Rabu 20 Mar 2024 16:18 WIB

Dampingi Jokowi Salurkan Bantuan, Erick: Ketahanan Pangan Butuh Keseriusan

Erick Thohir menegaskan ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Warga penerima manfaat membawa beras saat penyaluran bantuan sosial (Bansos) cadangan beras pemerintah di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/3/2024).
Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Warga penerima manfaat membawa beras saat penyaluran bantuan sosial (Bansos) cadangan beras pemerintah di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan Pangan Beras terus didistribusikan. Terbaru, pemerintah secara serentak mendistribusikan bantuan pangan beras untuk Provinsi Kalilmantan Barat, dengan dimulai secara simbolis di Singkawang pada Rabu (20/3/2024). 

Jumlah beras yang disalurkan untuk Kalimantan Barat dalam program Bantuan Pangan Beras ini adalah mencapai 8.261 ton, atau 77,7 persen dari target sebesar 10.637 ton. Bantuan Pangan Beras ini menargetkan 934.256 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Kalimantan Barat. 

Baca Juga

Penyerahan Bantuan Pangan Beras di Singkawang tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 

Dalam rangkaian kunjungannya tersebut, Presiden menyempatkan diri untuk mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog di Jalan Alianyang, Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, Presiden menyerahkan Bantuan Pangan Beras. 

Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir menegaskan ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama dan dipersiapkan secara serius. Karena situasi globalnya sendiri kurang menguntungkan. 

Selain itu, menurut Erick, Indonesia juga perlu memitigasi El Nino yang berkemungkinan lebih panjang dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kekeringan yang terlalu lama akan menyebabkan munculnya ancaman kelangkaan pangan di Indonesia. 

“Di tengah perjuangan bersama mengamankan ketahanan pangan tersebut, pemerintah terus berupaya mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. CBP yang aman akan menjamin terus berjalannya Program Bantuan Pangan Beras,” ujar Erick.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Perum Bulog secara resmi telah memberhentikan sementara bantuan pangan beras menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penyaluran bantuan pangan beras ini mulai disetop sementara dari 8 Februari hingga 14 Februari dan kembali dilanjutkan pada 15 Februari 2024. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghormati Pemilu dan tidak mengganggu proses demokrasi. 

Bantuan pangan beras ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Bantuan ini dilakukan secara masif dengan menggandeng pemerintah daerah secara nasional.

Bantuan Pangan Beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. 

Sasaran penerima Bantuan Pangan Beras Tahap I Tahun 2024 secara nasional adalah sejumlah 22.004.077 KPM. Jumlah beras yang akan disalurkan mencapai 497.048 ton. Adapun besaran bantuan pangan beras adalah sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan. 

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras ini telah terlaksana sejak awal tahun 2023 dalam dua tahapan dan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan pangan beras di 2024 disalurkan mulai Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement