Proposal Biden menghadapi perubahan signifikan, mengingat perpecahan 50-50 di Senat dan mayoritas sempit Demokrat di DPR, yang memberikan kekuatan ekstra kepada anggota parlemen individu untuk membentuk undang-undang akhir.
Ketua Komite Keuangan Senat Ron Wyden mengatakan berencana untuk merilis rencana pajak internasionalnya sendiri, bersama dengan Senator Demokrat Sherrod Brown dari Ohio dan Mark Warner dari Virginia pada minggu depan.
"Sementara proposal berbeda, rencana kami memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri insentif untuk mengirimkan pekerjaan ke luar negeri dan memberi penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Amerika Serikat dan pekerjanya," kata Wyden.
Partai Republik telah membela undang-undang perpajakan 2017, dengan mereformasi sistem pajak internasional kuno yang menjadikan perusahaan-perusahaan Amerika target utama untuk pengambilalihan dan inversi. Kenaikan tarif perusahaan federal menjadi 28 persen akan menaikkan tarif gabungan rata-rata negara bagian dan federal menjadi 32,34 persen, yang akan menjadi yang tertinggi diantara negara-negara G-7. Partai Republik mengatakan ini akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan biaya investasi di negara itu.
"Selain memberi Amerika Serikat tarif gabungan tertinggi perusahaan di negara maju, Biden ingin memberlakukan pajak minimum yang tidak kompetitif pada perusahaan-perusahaan Amerika," kata Anggota Komite Cara dan Saran DPR Republik.
“Amerika adalah satu-satunya negara yang sekarang menetapkan pajak minimum atas pendapatan asing perusahaan domestik - sekarang Presiden Biden ingin setiap negara memberlakukan pajak semacam itu, sebagai imbalan atas janjinya untuk menjaga pajak minimum AS lebih tinggi daripada negara lain,” ucapnya.
Pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 25 persen pada 2023, dari 19 persen untuk bisnis dengan keuntungan lebih dari 250 ribu pound (345 ribu dolar AS). Itu akan menjadi pendakian pertama sejak 1974 di negara itu. Tarif di Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang semuanya di atas 25 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
