REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berharap agar iuran pariwisata dapat bersumber dari APBN, bukan dari kenaikan harga tiket pesawat.
“Memang kami ingin ada semacam tourism fund gitu, ya, karena negara-negara lain melakukan itu. Idealnya, bisa dari APBN. Pak Sandi (Menteri Parekraf) sih arahannya seperti itu,” ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya ketika ditemui di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan terkait polemik iuran pariwisata yang berhubungan dengan tiket pesawat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa rencana untuk menambah biaya sebesar 2-3 dolar AS ke tiket pesawat, sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, masih berupa wacana.
“Bahasan nambah sekian dolar ke tiket itu, saya pikir masih wacana, masih belum di-follow up lebih lanjut,” kata Nia.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kata dia, harus ada pembahasan antar-kementerian dan harus ada kajian. Oleh karena itu, Nia mengatakan bahwa perjalanan terkait iuran pariwisata masih panjang.
“Artinya, masih perlu waktu dan juga harus ada lagi harmonisasi. Jadi, perjalanan ini masih panjang,” ujar dia lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, iuran pariwisata dari penambahan harga tiket merupakan hal yang normal.
“Kalau orang traveling, kasih 2–3 dolar additional (tambahan) ke tiket, di mana-mana orang juga melakukan itu,” kata dia.
Penambahan harga tersebut bertujuan untuk menjadi dana sumbangan atau endowment fund bagi berbagai gelaran di Indonesia, seperti penyelenggaraan Formula One Powerboat atau F1H2O. “Jadi kita tidak perlu minta (dana) ke mana-mana lagi,” kata Luhut.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan wacana iuran pariwisata via tiket pesawat itu.
Sandiaga mengatakan pemerintah tidak akan membebani masyarakat yang saat ini mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat. Lebih lanjut, ia menjelaskan berkaitan dengan cara mengoleksi untuk menghadirkan dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund, masih memiliki banyak opsi.
"Bukan semata-mata diputuskan melalui tiket pesawat, tapi bisa juga dana pemerintah, melalui pemungutan yang berbasis digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi, jangan terpaku bahwa itu harus melalui tiket pesawat," kata dia pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika