REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis untuk membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam rapat koordinasi dengan kepengurusan KNKG periode 2021-2024, Rabu (31/3), Menko Airlangga menyampaikan bahwa KNKG dibentuk Pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Mulanya, KNKG pertama kali dibentuk pada tahun 1999 sebagai respon dari krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998.
“Krisis yang sekarang ini berbeda dan Indonesia menangani relatif lebih baik dari negara lain dalam Negara G20. Ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07 persen (yoy) pada tahun 2020 dan karena hal ini Indonesia banyak diapresiasi oleh lembaga-lembaga termasuk lembaga pemeringkat yang melihat bahwa Indonesia menyelesaikan persoalannya tidak sama dengan negara-negara lain,” kata Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Pengarah KNKG.
Selanjutnya, Menko Airlangga menambahkan bahwa Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan cara yang tidak sama dengan negara lain itulah ekonomi Indonesia masih bisa bertahan dan diprediksi akan pulih lebih cepat.
Adanya KNKG diharapkan dapat membantu Pemerintah tidak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor BUMN dan swasta. Terpenting adalah sektor kesehatan yang tentunya sektor kesehatan tersebut dapat merevitalisasi perekonomian nasional HM.4.6/57/SET.M.EKON.3/03/2021.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam masa pandemi yang penuh tantangan, sektor korporasi masih bisa bertahan dan pada sektor UMKM dengan stimulus dari Pemerintah pada tahun 2020 masih bisa tumbuh.
Hal ini membuktikan bahwa aktivitas masyarakat sebagai penyangga perekonomian masih bisa terjaga selama masa pandemi. “Kalau istilah Bapak Presiden adalah restart dan rebooting. Penting untuk dilakukan
transformasi perekonomian nasional. Jadi kalau ada momentum, momentumnya adalah sekarang. Jadi, kita gunakan momentum pandemi COVID-19 ini untuk melanjutkan pertumbuhan dengan cara yang berbeda,” kata Menko Airlangga.
Dalam masa reformasi sruktural yang dilakukan Indonesia saat ini, adanya KNKG juga diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi penerapan governansi dalam penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sesuai amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
“KNKG periode ini berbeda karena harapan Pemerintah lebih besar. Tidak hanya dari segi governance tetapi juga sosialisasi. Kami percaya para profesional dan praktisi dengan melibatkan Eselon 1 Kementerian/Lembaga maka akses ke semua Kementerian terbuka. Dengan demikian, saya ucapkan selamat bekerja,” pungkas Menko Airlangga.
Anggota Dewan Pengurus KNKG periode saat ini diketuai oleh Mardiasmo dan komposisi anggota dewan mencakup pejabat terkait dan para praktisi di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan KNKG dapat menghasilkan pedoman yang implementatif dan bermanfaat bagi peningkatan governansi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika