Lutfi mengatakan, Indonesia menyerukan perlunya kebijakan fasilitasi perdagangan. Di antaranya memberikan perhatian pada isu-isu yang terkait dengan penerapan kebijakan nonvtarif (non tariff measures) dan upaya-upaya lain untuk menjaga keterbukaan pasar, agar arus perdagangan, wisata, dan tenaga kerja perlahan kembali pulih pascapandemi Covid-19 .
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN juga menyepakati 5 dari 13 prioritas ekonomi ASEAN 2021 yang pembahasannya di bawah kewenangan Menteri Ekonomi ASEAN untuk segera diimplementasikan, yaitu adopsi Non Tariff Measure Cost Effectiveness Toolkit, peluncuran negosiasi ASEAN-Canada Free Trade Agreement, ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), Work Plan on the Implementation of the ASEAN Agreement on E Commerce 2021—2025, dan Framework for Circular Economy.
Penyusunan Post 2025 Vision for the ASEAN Economic Community (AEC) yang telah disepakati dalam Pertemuan KTT ASEAN ke-37 pada November 2020 juga menjadi perhatian para menteri.
“Saat ini merupakan momentum tepat untuk mendiskusikan Post Vision 2025 AEC dan Indonesia memandang perlunya sentralitas ASEAN dalam membangun daya tahan ekonomi regional dari kemungkinan krisis global di masa depan, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi digital,” kata Lutfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
