Jumat 19 Feb 2021 18:13 WIB

Sri Mulyani: KPBU, Alternatif Pembiayaan Saat APBN Tertekan

Banyak proyek penting yang dapat dibangun dengan skema KPBU.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri mengatakan, skema KPBU bisa menjadi alternatif saat APBN tertekan seperti saat ini.
Foto: BNPB Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri mengatakan, skema KPBU bisa menjadi alternatif saat APBN tertekan seperti saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi pembiayaan tengah tekanan pandemi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan prioritas.

Sri mengatakan, penggunaan KPBU merupakan upaya pemerintah untuk terus melakukan pembangunan dengan tidak bergantung sepenuhnya pada APBN. Melalui skema ini, pemerintah justru menginisiasi kerja sama untuk crowd in atau dalam hal ini mengajak dana swasta agar bisa mendanai pembangunan itu secara akuntabel.

Baca Juga

Kebutuhan terhadap sumber pembiayaan dari swasta ini semakin tinggi mengingat kas negara yang tertekan pada masa pandemi saat ini. Seperti diketahui, penerimaan negara berkurang sebagai dampak penurunan setoran pajak. Di sisi lain, belanja pemerintah harus ditingkatkan untuk menggulirkan bantuan sosial dan menangani krisis kesehatan.

"Kita harap skema KPBU jadi alternatif solusi kebutuhan prioritas mendesak dari infrastruktur saat APBN menghadapi kendala sangat besar karena pandemi Covid-19 yang mengambil resources sangat besar," ujar Sri dalam Penandatanganan KPBU SPAM Regional Jatiluhur I secara virtual pada Jumat (19/2).

Salah satu skema KPBU yang baru saja diterapkan pemerintah adalah untuk pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I. Total investasinya mencapai Rp 1,7 triliun dengan masa kerja sama 30 tahun, yakni 2,5 tahun merupakan masa konstruksi dan 27,5 tahun masa operasi.

Proyek ini akan digarap oleh badan usaha pelaksana PT Wija Tirta Jaya Jatiluhur. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium PT Jaya konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Tirta Gemah Ripah.

Meski banyak melibatkan swasta, Sri memastikan pemerintah tetap akan mengambil andil secara signifikan dalam proyek ini. "Tentu pemerintah punya komitmen dalam jangka menengah panjang," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Sri menjelaskan, masih banyak proyek penting yang dapat dibangun dengan skema KPBU. Ia bersama jajaran Kemenkeu berkomitmen terus mendukung berbagai upaya pembangunan dengan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Di samping meringankan beban pemerintah, Sri menilai, proyek-proyek KPBU dapat menjadi pemicu pemulihan ekonomi yang sedang tertekan dari sisi permintaan maupun suplai saat ini. "Kita harap, proyek ini sekaligus menjadi jumpstarting program pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi yang sedang kita upayakan bersama," kata Sri.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement