REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, ketertarikan investor terhadap surat berharga pemerintah Indonesia sangat tinggi pada awal Februari. Hal ini ditunjukkan dari penawaran Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (2/2) yang mencapai Rp 83,8 triliun atau naik 50 persen dibandingkan incoming bids pada lelang sebelumnya.

"Tingkat permintaan investor pada lelang kali terlihat sangat solid," ujar Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Selasa.

Selain dari nominal penawaran, Deni menuturkan, appetite investor yang meningkat signifikan juga terlihat dari bids to cover ratio. Besarannya pada lelang kali ini mencapai 2,39 kali, naik dibandingkan lelang sebelumnya yang berada di level 2,26 kali.

Pada Selasa, pemerintah melaksanakan lelang tujuh seri SUN melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Mereka adalah SPN03210505 (new issuance), SPN12220203 (new issuance), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening).

Deni menilai, fokus investor pada lelang kali ini adalah dua SUN seri benchmark dengan tenor lima (FR0086) dan 10 tahun (FR0087). Besaran penawaran yang masuk untuk kedua seri ini mencapai 62,5 persen dari total. Tenor 10 tahun merupakan seri yang paling diminati dengan permintaan yang masuk mencapai Rp 34,8 triliun.

Catatan lain yang diberikan Deni adalah peningkatan partisipasi investor asing pada lelang hari ini. Keterlibatan mereka sebesar 17,6 persen dari total bids, meningkat signifikan dibandingkan lelang SUN pada dua pekan lalu, 13,7 persen. "Persentase partisipasi asing di lelang perdana kali ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2021," katanya.

Tapi, Deni menambahkan, yield tertinggi yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini (cut off rate) secara umum tercatat lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 10 tahun yang mencapai 11 bps.

Dari total penawaran yang masuk, pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp 35 triliun. Kebijakan ini dengan mempertimbangkan yield/imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder serta rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2021, termasuk untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sesuai dengan kalender penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2021, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021. "Pemerintah optimis kondisi pasar akan tetap kondusif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN," ucap Deni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika