Ia mengatakan, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari hanya 26 persen sebelum 2017 menjadi 44 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, lanjut Ma'ruf, penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
Sementara, ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan. Justru sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," katanya.
Apalagi, ketahanan energi merupakan salah satu fokus kerja Pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia 2045. Sebab, ketahanan energi harus dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri.
Karena itu, ia telah menugaskan Kementerian/Lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi dan mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi.
"Kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin tetapi pada saat yang sama juga mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah serta memperkuat ketahanan energi nasional," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap peran perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia. Sebab, target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan.
"Universitas Pertamina diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menjadi sebuah universitas yang berprestasi, baik dari segi kualitas dan kapasitas pengajar, kualitas program studi, pengembangan riset dan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
