Seperti diketahui, persoalan kedelai mencuat pasca adanya aksi mogok produksi oleh Gabungan Koperasi Tempe dan Tahun Indonesia (Gakoptindo) pada 1-3 Januari 2021. Itu dilakukan lantaran harga bahan baku kedelai yang terus melonjak sementara para pengrajin dalam situasi sulit untuk menaikkan harga.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian kemudian memfasilitasi operasi pasar kedelai dengan harga lebih rendah dan meminta adanya kerja sama antara importir dengan petani kedelai. Itu ditujukan untuk mendorong produksi dalam negeri sehingga bisa menjadi substitusi impor.

"Perlu juga pengendalian impor melalui kebijakan dari non lartas menjadi lartas dan mewajibkan setiap importir kedelai bermitra dengan petani sekaligus menyerap produksi kedelai lokal dengan harga yang ditetapkan," kata Suwandi dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu.

Suwandi menegaskan, langkah nyata yang diimplementasi Kementan guna produksi produksi kedelai 2021 di antaranya percepatan budidaya di klaster-klaster dengan integrator. Tahun 2021 ini, kata dia, akan digelontarkan bantuan pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Utara seluas 9.000 hektare, Sulawesi Barat 30.000 ha, dan Sulawesi Selatan 9.000 hektare.

Selain itu, juga membangun kemitraan hilirisasi dan pasar industri tahu tempe dengan petani di Jawa Tengah 15.000 hektare, Jawa Barat 15.000 hektare, Jawa Timur 15.000 hektare,  dan NTB 4.000 hektare dengan dukungan KUR dan akses kepada perusahaan penyerap kedelai.

Suwandi menambahkan yang terpenting juga adalah bekerja sama dengan Badan Litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Adapun rata-rata produktivitas kedelai saat ini 1,5 ton per hektare dan harus ditingkatkan menjadi 2 ton per hektare melalui riset benih unggul dan teknologi budi daya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika