REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Filipina memutuskan melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) bagi produk otomotif berupa mobil penumpang atau kendaraan (passenger cars/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan seperti light commercial vehicles dan AHTN 8704. Tindakan itu berlaku untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina, salah satunya Indonesia. 

BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai PHP 70 ribu per unit bagi mobil penumpang atau kendaraan dan PHP 110 ribu per unit untuk kendaraan komersial ringan. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia terlepas dari pengenaan BMTPS itu. 

“Kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari pengenaan BMTPS ini. Pemerintah Filipina seharusnya memiliki bukti kuat sebelum menerapkan pengenaan BMTPS terhadap produk otomotif Indonesia," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui keterangan resmi, Jumat (15/1).

Menurutnya, pengenaan BMTPS tersebut harus didasari bukti empiris yang kuat, kalau industri domestik Filipina mengalami kerugian serius akibat barang impor. Salah satunya berasal dari Indonesia. 

Dalam surat resminya, Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina sebagai otoritas penyelidikan menginformasikan, pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari dimulai sejak dikeluarkannya customs order Filipina. Custom order tersebut diperkirakan dikeluarkan pada Januari 2021. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika