REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi kumulatif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 14 Desember mencapai Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun. Menurut Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyerapan program PEN, jika dihitung dari realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp 318,48 triliun, maka penyerapan berjalan pada kuartal IV 2020 telah mencapai sebesar Rp 163,13 triliun.

"Di Kuartal IV 2020 yang mana awalnya kami merencanakan penyerapan minimal Rp 100 triliun, sampai saat ini realisasinya telah mencapai Rp 163,13 Triliun. Masih ada sisa waktu dua minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi merealisasikan sisa anggaran ini secepat mungkin," ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/12).

Budi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN menyampaikan hingga 14 Desember, sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 217,16 triliun atau 94,15 persen dari pagu anggaran Rp 230,66 triliun. Sementara sektor UMKM terealisasi sebesar Rp 106,25 triliun atau 91,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 115,82 triliun.

Sedangkan, program PEN pada sektor Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp 55,68 triliun atau 78,75 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 70,70 triliun, dan sektor Pembiayaan Korporasi sudah terealisasi Rp 8,15 triliun atau 13,31 persen dari pagu anggaran Rp 61,22 triliun. Untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp 46,68 triliun atau 48,54 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 96,17 triliun. Terakhir, sektor insentif usaha terealisasi sebesar Rp 47,69 triliun atau 39,54 persen dari pagu anggaran Rp 120,61 triliun.

Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi. Budi menyampaikan sektor sosial dan sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnya di akhir tahun ini adalah sektor pembiayaan korporasi.

"Dengan bantuan teman-teman Kemenkeu kita cukup yakin akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp 15 triliun, juga dana pinjaman korporasi dan PMN yang akan cair akhir tahun ini sehingga diharapkan realisasinya mendekati target," tambah Budi. 

Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang disebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespons pandemi yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. 

"Kedua, kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa," ucap Abdul.

Abdul memaparkan BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp 20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non-PKH. 

"Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja," lanjut Abdul. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika