REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk segera merealisasikan program perlindungan sosial pada Januari 2021. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan belanja pemerintah sebesar Rp 2.750 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.
Sri menjelaskan, dorongan tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga maupun daerah. "Perlindungan sosial diharapkan bisa dilakukan seawal mungkin, jadi akan dilakukan Januari," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/12).
Selain itu, Sri menambahkan, pimpinan K/L juga diminta untuk melakukan procurement (proses pengadaan barang/jasa) belanja modal secepat mungkin. Bahkan, ia meminta, proses ini dapat dilaksanakan sebelum APBN dimulai, sehingga pelaksanaan program juga dapat mulai berjalan pada Januari 2021.
Dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diserahkan pada 25 November, Sri menjelaskan, pihaknya kini mendukung seluruh K/L dalam persiapan pelaksanaannya.
Kemenkeu juga mempersiapkan proses Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dianggarkan sebesar Rp 795,5 triliun. "Sehingga, DAK secara fisik bisa membantu pemulihan juga, selain anggaran yang dilakukan K/L pada level pusat," ujar Sri.
Sri menilai, situasi yang penuh ketidakpastian masih akan ditemui pada 2021. Oleh karena itu, ia meminta K/L dan pemerintah daerah untuk tetap fleksibel dalam mengimplementasikan belanja. Tapi, anggaran tetap harus fokus pada bantuan sosial atau kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Sri menekankan, pelaksanaan anggaran juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas. "Tidak ada korupsi, jadi sangat penting bagi seluruh K/L dan pemda," katanya.
Secara keseluruhan, Sri menyebutkan, total belanja Rp 2.750 triliun pada tahun lalu terutama ditujukan untuk program penanganan Covid-19 dan pengadaan vaksin hingga proses vaksinasi. Tapi, pemerintah juga akan terus mendukung program perlindungan sosial dan membantu sektoral serta daerah agar pulih dari tekanan akibat pandemi.
APBN tahun depan juga akan mendukung reformasi penerimaan negara yang dinilai Sri sangat penting. Khususnya dalam mengkonsolidasikan dan mengembalikan kesehatan APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika