REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki memastikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sudah tersalurkan 100 persen kepada 9 juta penerima. "Kurang dari 2 bulan sejak diluncurkan, program Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro, per 6 Oktober (2020) sudah 100 persen. Program ini dari survei ADB (Asian Development Bank) dianggap paling tepat dan paling diminta pelaku usaha mikro yang terdampak," kata Teten saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu, yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Menurutnya, program itu bisa cepat terserap berkat dukungan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, Pemerintah Daerah juga kementerian/lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM. Teten mengakui masih banyak usulan dari berbagai daerah yang masuk ke Kementerian Koperasi. Untuk itu, penyaluran Banpres Produktif tahun ini terus dilanjutkan hingga 12 juta pelaku Usaha Mikro. "Jadi, minggu ini pun kita sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta (Usaha Mikro) berikutnya," lanjut Teten. Untuk anggarannya, Teten meyebutkan sudah diterima dari Kementerian Keuangan.
Penyalurannya juga akan memfokuskan pada aspek pemerataan antar daerah, ketepatan, sasaran dan kecepatan. Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi.
Teten juga menekankan sampai saat ini penyaluran program tidak ada yang salah sasaran. Karena proses validasi data cukup ketat. Hanya saja memang masih banyak yang berharap bantuan disalurkan kepada yang belum menerima.
“Jadi ini tepat dengan ditambah 3 juta berikutnya. Tentu kami berharap pada pelaku UMKM dengan modal kerja ini bisa membantu bertahan di masa pandemi," lanjut Teten.
Bagi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, ia mengimbau mendaftarkan diri ke dinas koperasi dan UMKM setempat atau lembaga pengusul lainnya termasuk koperasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan realisasi penyaluran bantuan naik cukup signifikan dihitung dari Juli hingga September 2020. Secara total penyaluran bantuan dana PEN sudah mencapai Rp 318,5 triliun dari total pagu Rp 695,2 triliun yang sudah disalurkan sejak Juli 2020.
"Pada Juli lalu, bantuan yang disalurkan sebesar Rp 117,39 triliun dan berhasil naik menjadi Rp 268,49 triliun. Jadi sekitar dua bulan kita bekerja," ungkap Budi.
Peningkatan penyaluran bantuan itu yang paling besar berada pada program perlindungan sosial dan program UMKM. Rinciannya pada Juli hingga September, program Perlindungan Sosial terealisasi 77,01 persen, penyalurannya pada Juli sebesar Rp 77,58 triliun dan pada September Rp 157,03 triliun dari pagu Rp 203,90 triliun. Program UMKM realisasinya 68,72 persen, pada Juli Rp 32,51 triliun dan pada September Rp 84,85 triliun dari Pagu Rp 123,47 triliun.
Program sektoral K/L dan Pemda realisasinya 25,08 persen pada Juli tersalurkan Rp 7,30 triliun dan September Rp 26,62 triliun dari pagu Rp 106,11 triliun. Sementara program Pembiayaan Korporasi realisasinya masih 0,00 persen atau hingga akhir September atau kuartal 3 masih Rp 0 tersalurkan dari pagu Rp 53,60 triliun.
Untuk pembiayaan sektor korporasi, Budi menyatakan program itu akan disalurkan secara besar-besaran mulai Oktober ini hingga Desember 2020. "Khusus untuk pembiayaan korporasi yang masih 0 persen dan ini sifatnya besar-besar, artinya sekaligus akan masuk. Diharapkan pada kuartal keempat sebagian besar akan cair. Kami berusaha keras sampai akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa kita salurkan," tegas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika