REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendapatkan kontrak subsidi perintis senilai Rp 377 miliar. Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, dengan begitu terdapat penambahan layanan kapal, lintasan perintis, dan jumlah perjalanan (trip).
"Tahun ini ASDP melayani sekitar 187 lintasan perintis atau bertambah 25 lintasan dibandingkan 2019 sebanyak 162 lintasan," kata Shelvy dalam pernyataan tertulisnya, kemarin.
Begitu juga untuk layanan kapal perintis juga bertambah, dari 69 unit pada 2019 menjadi 73 unit pada tahun ini. Sedangkan trip juga naik 30 persen, dari 58.630 trip tahun lalu menjadi 76.654 trip pada tahun ini.
Shelvy mengungkapkan, angkutan penyeberangan perintis menjadi salah satu moda transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan. Layanan angkutan perintis menjadi jalan pembuka akses suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan lain guna meningkatkan perkembangan wilayah.
Menurut data yang ada, Shelvy mengatakan, angkutan penyeberangan perintis pada tahun ini telah mencapai 253 lintasan yang dilayani. Untuk itu, ASDP berharap dapat berkontribusi lebih maksimal lagi dam memberikan layanan keperintisan yang andal dan memadai.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapka selama hampir 28 tahun sejak 1992, pemerintah menginisiasi kebijakan subsidi angkutan penyeberangan perintis. Budi mengatakan, angkutan perintis sangat berperan besar dalam menyambung ikatan kemasyarakatan antar pulau. Dengan begitu, ekonomi melalui perdagangan bisa tumbuh selain juga untuk merawat dan menjaga rasa nasionalisme masyarakat di wilayah terluar dan perbatasan.
Untuk itu, Budi mengharapkan dukungan operator angkutan penyeberangan perintis dan operator pelabuhan penyeberangan untuk mengoptimalkan pasokan layanan angkutan penyeberangan perintis. Begitu juga pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya permintaan layanan angkutan penyeberangan perintis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika