REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018 yang akan ditawarkan secara online (e-SBN) pada Kamis (1/10). Besaran imbal hasil yang ditawarkan adalah 5,70 persen per tahun.
Tingkat kupon ini lebih rendah dibandingkan seri sebelumnya, ORI017, yang ditawarkan dengan 6,4 persen per tahun. Plt Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, penawaran ORI018 akan dilakukan mulai 1 Oktober hingga 21 Oktober 2020.
"Minimum pemesanan Rp 1 juta dengan maksimum pemesanan Rp 3 miliar," tuturnya, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu (30/9).
Pembayaran kupon akan dilakukan setiap tanggal 15 tiap bulan dengan pembayaran pertama kali dilakukan pada 15 Desember 2020. Holding periodenya adalah satu periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai 15 Desember 2020.
Proses pemesanan pembelian ORI018 secara online dapat dilakukan di 26 mitra distribusi. Di antaranya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga perusahaan teknologi finansial seperti PT Investree Radhika Jaya (Investree).
Pemesanan dilakukan melalui empat tahap, yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan setelmen/konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.
Sebelum melakukan pemesanan pembelian, Deni menjelaskan, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi ORI018 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2020 dan dapat diakses di landing page pada tautan www.kemenkeu.go.id/ori.
Untuk seri ORI017, Kemenkeu mencatat, penawaran yang dilakukan pada pertengahan Juni hingga awal Juli secara elektronik e-SBN mencapai Rp 18,33 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan target pemerintah, yaitu antara Rp 5 triliun sampai dengan Rp 10 triliun.
Hasil penawaran lebih tinggi didapatkan dari penjualan Sukuk Ritel (SR) seri SR013 yang ditawarkan pada 28 Agustus-23 September. Tercatat, nilai penjualannya mencapai Rp 25,67 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika