REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) Mona Juul menyerukan aksi untuk membantu negara-negara yang telah atau beresiko terlilit utang karena dampak ekonomi pandemi virus corona. Pasalnya pandemi meningkatkan jumlah negara yang terlilit utang.

Dalam Forum Dewan Keuangan untuk Pembangunan pada Rabu (3/6), Juul yang juga perwakilan permanen Norwegia di PBB mengatakan, pembiayaan untuk mengatasi krisis dan pemulihan pandemi corona yang telah diputuskan 20 kekuatan ekonomi dunia (Group 20/G-20) dengan membekukan pembayaran utang negara-negara paling miskin hingga akhir tahun tidaklah cukup.  

Ia mengatakan keputusan G-20 akan membebaskan pembayaran utang senilai 11 miliar dolar AS hingga akhir tahun. Namun, utang negara-negara yang memenuhi syarat untuk mendapat keringanan itu bertambah 20 miliar dolar AS dalam bentuk utang multilateral dan komersial.

"(Artinya bila moratorium diperpanjang hingga 2021) banyak negara yang harus mengambil keputusan sulit antara membayar utang, melawan pandemi, dan berinvestasi untuk pemulihan," kata Juul seperti dilansir Associated Press (AP).

Forum Dewan Keuangan untuk Pembangunan mengeksplorasi opsi-opsi yang dapat dilakukan dalam memindahkan sumberdaya ekonomi yang proaktif untuk proses pemulihan paska pandemi. Dalam forum itu Wakil Direktur Sekretaris Jenderal ECOSOC Amina J Mohammed memberitahu para perwakilan yang hadir, resesi yang dihadapi setiap negara berbeda-beda.

Mohammed mengatakan di negara-negara berkembang, seluruh sektor ekonomi tiba-tiba berhenti dan rantai pasokan barang terhenti. Pemerintah harus memutar anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mengatasi meningkatnya angka pengangguran.

"Pembiayaan dalam skala yang tidak pernah dilakukan sebelumnya sangat penting agar respons yang dilakukan efektif," kata Mohammed.

Ikuti Whatsapp Channel Republika