REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin menguatkan peranan BUMN pangan. Erick menyampaikan, impor yang masih menjadi masalah di bidang pangan. Menurut Erick, seperti industri kesehatan, impor juga menjadi masalah krusial di industri pangan, yang mana Indonesia masih bergantung pada asing.
"Hal ini perlu direformasi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia," ujar Erick saat melakukan sidak ke Komplek Pergudangan Bulog di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/5).
Saat ini, kata Erick, BUMN sedang menyiapkan roadmap untuk industri pangan di BUMN. Erick menilai penggabungan PTPN, Bulog dan RNI dalam klaster pangan akan mendorong terbentuknya rantai industri pangan yang terkonsolidasi di BUMN.
Erick menjelaskan, saat ini BUMN memiliki 130 ribu hektare tanah di bawah PTPN dan 140 ribu lahan yang dimiliki oleh rakyat yang dikelola BUMN seharusnya dapat untuk menyeimbangkan kebutuhan 3.5 juta ton gula di Indonesia, yang mana 36 persen diantaranya dipenuhi swasta dan 800 ribu sampai 900 ribu ton dari impor,
"Dengan penggabungan klaster pangan ini, kami yakin BUMN dapat mengurangi impor dan kedepannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas pada 2045," ucap Erick.
Dalam kunjungan tersebut, Erick didampingi Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh beserta Kepala Dinas Industri Perdagangan dan Provinsi Jawa Barat, M Arifin Soedjayana. Erick memeriksa ketersediaan gula dan beras di Jawa Barat khususnya untuk mengantisipasi jelang perayaan Idul Fitri. Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh menyampaikan stok gula dan beras di Jawa Barat dalam kondisi aman.
"Stock beras dan gula di Kantor Wilayah Jawa Barat dapat dipastikan aman dapat memenuhi kebutuhan. Untuk stock gula di Jawa Barat adalah 1.853 ton, sedangkan beras 227.997 tom," ujar Tri.
Tri juga mengklarifikasi mengenai penyebab tingginya harga gula di pasar. Tri memastikan tingginya harga gula di pasar bukan disebabkan tidak lancarnya distribusi, namun karena telatnya kedatangan impor gula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika