REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa data yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait sejumlah provinsi yang mengalami defisit, merupakan satu data dengan Kementerian Pertanian.
Dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV DPR, Mentan Syahrul menjelaskan bahwa data pemetaan defisit dan surplus beras di beberapa provinsi merupakan data yang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik.
"Data yang dipegang oleh Presiden, data yang dipegang oleh Kementerian Pertanian, adalah satu. Data itu dari BPS. Jadi yang saya sampaikan seperti apa produktivitas, khususnya beras dari satu bulan ke bulan lainnya adalah data yang sudah divalidasi oleh BPS," kata Syahrul dalam RDP virtual dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (4/5).
Dalam rapat terbatas pada pekan lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan stok kebutuhan pokok seperti beras terjadi defisit di tujuh provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di satu provinsi, sedangkan telur ayam defisit di 22 provinsi.
Presiden Jokowi, menurut Mentan, dalam rapat tersebut menginstruksikan semua pihak untuk membantu agar tidak ada sumbatan distribusi dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Ada pun dalam rapat bersama DPR, Anggota Komisi IV dari fraksi PKS Johan Rosihan mengkritisi soal pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut bahwa stok beras dalam kondisi aman tercukupi, namun di sisi lain justru Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah provinsi mengalami defisit pangan.
"Dalam setiap raker dengan Pak Menteri, Bapak selalu menyampaikan bahwa stok kita aman. Tetapi dalam ratas terakhir, Presiden menyampaikan ada 17 provinsi, 88 kabupaten/kota, 936 kecamatan masuk dalam rawan pangan kronis. Sementara Pak Menteri selalu mengatakan stok aman," kata Johan.
Sebelumnya, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja, yaitu total produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," kata dia.
Data stok dan perkiraan bahan pokok yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa beberapa bahan pokok pangan periode April sampai Juni 2020 masih cukup dan aman. Untuk beras, neraca hingga Juni diperkirakan surplus sebanyak 6,4 juta ton, jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton dan minyak goreng sebanyak 5,7 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika