REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria menuturkan, ketersediaan pangan pasca wabah virus corona baru (Covid-19) harus disiapkan sejak saat ini. Tanpa persiapan matang, ketersediaan pangan nasional bisa terganggu.
Arif mengatakan, terjadi ketidakpastian pasar komoditas pangan di tengah wabah Covid-19 akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan itu memicu banyaknya penutupan warung, toko, dan berkurangnya jalur akses pangan dari daerah-daerah sentra ke perkotaan.
Situasi itu mengakibatkan terjadinya penumpukan produksi di hulu dan dapat berimbas pada anjloknya harga pangan dan kerugian petani.
"Kalau masalah distribusinya tidak terpecahkan, maka harga jatuh, untung tidak ada. Lalu, bagaimana dia bisa punya modal cukup untuk musim tanam selanjutnya?" kata Arif dalam sebuah diskusi online, Kamis (23/4).
Sesuai pernyataan pemerintah, kata Arif, persediaan pangan nasional dipastikan aman sampai dengan bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pemerintah harus segera mempersiapkan berbagai antisipasi dari kemungkinan masalah pangan yang bisa terjadi.
"Bagaimana setelah Agustus nanti? Harus ada langkah yang bisa dilakukan agar petani bisa menghadapi masalah distribusi dan produksi. Perlu ada kebijakan rantai pasok yang komprehensif," ujar Arif.
Setidaknya, penyaluran pangan dari sentra produksi yang kesulitan memasarkan hasil panennya butuh diintervensi pemerintah. Hal itu agar petani tetap bisa memperoleh pendapatan dari hasil usaha taninya sehingga memiliki modal cukup untuk kembali melakukan penanaman.
Adapun dari segi komoditas, untuk saat ini beras relatif tidak ada masalah. Sebab pemerintah memiliki Perum Bulog yang sudah memiliki jaringan infrastruktur memadai di berbagai wilayah Indonesia.
Hanya saja, untuk komoditas hortikultura hingga perikanan belum memiliki sisten distribusi logistik yang bagus. Sebab, dibutuhkan infrastruktur cold storage atau gudang pendingin karena sifat komoditas yang mudah rusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika