REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Rp 21 triliun dari dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak virus corona baru (Covid-19) di sejumlah desa. Bantuan ditargetkan untuk 5,8 juta keluarga miskin yang selama ini belum masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, bantuan diberikan dalam besaran Rp 600 ribu per bulan per tiap kepala keluarga. BLT direncanakan disalurkan mulai April dan berlaku selama tiga bulan, namun berpotensi diperpanjang apabila memang masih dibutuhkan.
Besaran anggaran Rp 21 triliun tersebut setara dengan 25 hingga 30 persen dari total dana desa yang ditargetkan tersalur tahun ini, yakni Rp 71,19 triliun. "Nanti, dana desa yang tadinya digunakan untuk cashforward dan pemberdayaan masyarakat, akan ada satu menu baru yaitu BLT yang diberikan kepada desa," ujar Prima dalam teleconference dengan jurnalis, Rabu (8/4).
Diketahui, dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan penyaluran dana desa sepanjang 2020 mencapai Rp 72 triliun. Tapi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020, pemerintah menurunkan target tersebut menjadi Rp 71,19 triliun.
Prima mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan kebijakan yang membahas skema pemberian BLT. Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk pendataan keluarga miskin atau tidak mampu yang selama ini belum menerima bantuan pemerintah.
Sejak pekan lalu, relawan dari Kemendes PDTT sudah turun ke lapangan untuk menentukan keluarga mana yang memang layak mendapatkan bantuan dari dana desa. Data yang didapatkan akan dicek silang oleh Kementerian Sosial dan divalidasi kembali oleh tiap pemerintah daerah (Pemda). "Proses ini juga libatkan pemda, sehingga betul-betul memberikan gambaran lengkap," kata Prima.
Agar lebih cepat efektif, Prima mengatakan, proses penyaluran BLT tidak akan menunggu semua data rampung diverifikasi. Pemerintah akan memprioritaskan daerah yang terkena dampak berat dari pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu kawasan yang didahulukan adalah Pulau Jawa.
Melalui kebijakan ini, Prima berharap, warga desa bisa mendapatkan bantuan yang kurang lebih setara dengan masyarakat lain yang sudah mendapatkan bantuan melalui jalur eksisting. "Kalau data sudah bisa diselesaikan, mudah-mudahan April bisa melakukan penyaluran," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika