REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang berdekatan langsung dengan pusat bisnis nasional. Faisal menyebut hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Faisal menjelaskan, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan. Dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, lanjut Faisal, sumbangan terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional menjadi signifikan.
"Kalau kemudian sumbangan jumlah orang miskin yang juga paling besar, itu memang proporsional terhadap total penduduk yang ada di Jawa Barat," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Meskipun secara persentase hanya tujuh persen dan di bawah rata-rata nasional, Faisal mengatakan, kemiskinan di Jawa Barat tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Letaknya yang dekat dengan Jakarta semestinya memberikan dampak ekonomi yang positif.
"Walaupun secara proporsional tingkat kemiskinan di Jawa Barat itu di bawah rata-rata nasional, tetap saja kalau dari sisi geografis berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta," ucap Faisal.
Menurut Faisal, aktivitas ekonomi di Jakarta seharusnya membawa manfaat ke wilayah sekitarnya, termasuk Jawa Barat. Namun kenyataannya, efek tersebut belum terasa secara merata.
"Mestinya Jawa Barat juga mendapatkan trickling down dari keberadaan pusat bisnis yang ada di Jakarta," lanjut Faisal.
Faisal juga menyoroti kantong-kantong kemiskinan yang masih banyak ditemukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, termasuk di Jawa Barat. Masalah keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama.
"Masih banyak kantong-kantong kemiskinan yang susah dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan lain-lain," ungkap Faisal.
Faisal menilai strategi pengentasan kemiskinan harus mencakup pembangunan infrastruktur, bukan sekadar bantuan sosial. Menurutnya, akses yang terbatas masih menjadi kendala, bahkan di daerah dengan PDRB tinggi.
"Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak hanya dari penciptaan lapangan pekerjaan, melainkan juga pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian. Jadi, tidak perlu yang sifatnya bantuan atau cash transfer seperti bansos," kata Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika