REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun ini membutuhkan modal sebesar Rp 90 triliun. Modal ini diperlukan PLN untuk membangun transmisi dan distribusi.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan kebutuhan Rp 90 triliun ini akan dipenuhi oleh PLN dengan berbagai cara. Selain menggunakan kas internal, perusahaan juga tak menutup kemungkinan untuk membuka peluang obligasi dan juga penerbitan surat utang.
"Sudah disetujui pemegang saham. Capex kita tahun ini 90 Triliun. Sumbernya dari mana saja, tentu ada dari perbankan. Maksud saya perbankan ini juga berkaitan dengan obligasi dan bond," ujar Zulfilki di Kementerian Perekonomian, Selasa (3/3).
Zulkifli menjelaskan pemerintah sendiri menjelaskan bahwa siap membantu PLN untuk mencari pembiayaan untuk investasi ini. Ia menjelaskan dua pekan mendatang PLN dan Kemenko Perekonomian akan membahas rinci tentang peluang pembiayaan.
"Kebutuhan investasi kita kan banyak. Tapi kalau dari kas internal saja kan tentu tidak cukup. Maka pemerintah mencari alternatif untuk pembiayaan investasi PLN kedepan," ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan hingga 2024 mendatang PLN paling tidak membutuhkan pendanaan sebesar Rp 400 triliun untuk menuntaskan semua proyek kelistrikan. Tak hanya menyelesaikan proyek pembangkit, tetapi juga menuntaskan proyek transmisi agar semua sistem kelistrikan di Indonesia tersambung.
"Sampai 2024 ya paling tidak kami butuh Rp 400 triliun. Ini untuk membangun transmisi paling prioritas," ujar Zulkifli.
Sebelumnya, pada akhir Januari kemarin PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan dan menawarkan obligasi dan sukuk. Rincinya, obligasi berkelanjjtan III PLN tahap VI tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp 4,8 triliun dan Sukuk Ijarah berkelanjutan III PLN Tahan VI tahun 2020 dengan sisa imbalan ijarah Rp 115,5 miliar.
Obligasi ditawarkan dalam lima seri dengan tingkat suku bunga antara 7,2 persen hingga 9,05 persen dan tenor mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun. Sementara itu, sukuk ijarah akan ditawarkan dalam empat seri dengan tenor mulai dari 7 tahun hingga 20 tahun.
Adapun Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) itu telah mengantongi peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah). Dalam menawarkan obligasi dan sukuk ijarah, PLN menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku wali amanatnya.
Dalam keterbukaan informasi Bursa disebutkan, dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit listik, jaringan transmisi, maupun interkenoneksi jaringan distribusi tenaga listrik di berbagi wilayah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika