REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, paket stimulasi konsumsi yang baru saja diluncurkan pemerintah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Khususnya untuk mengompensasi tekanan di kuartal pertama akibat penyebaran virus corona.
Insentif itu dilakukan seiring dengan upaya pemerintah untuk tetap fokus pada pengelolaan dan instrumen fiskal yang sudah berjalan dalam rangka mendorong ekonomi. Omnibus Law Perpajakan pun didesain untuk menstimulasi ekonomi, sehingga pertumbuhan meningkat.
"Kalaupun di kuartal pertama berat, kita bisa catch up di kuartal kedua dan ketiga," ujar Sri di hadapan para pengusaha dalam acara Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2).
Sri menjelaskan, stimulus yang diberikan akan memfasilitasi dari sisi permintaan ataupun penawaran. Dari sisi permintaan, salah satunya, menambah nominal dalam kartu sembako, dari semula Rp 150 ribu per kartu penerima menjadi Rp 200 ribu per kartu penerima. Jumlah ini diberikan kepada 15,2 juta penerima, sehingga pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp 4,56 triliun.
Sektor perumahan juga ikut distimulasi. Sri mengatakan, pemerintah menambah Rp 1,5 triliun untuk subsidi uang muka dan bunga bagi pembelian rumah masyarakat berpendapatan rendah. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun, sehingga jika ditotal, besarannya menjadi Rp 4,8 triliun.
Kucuran dana tersebut diharapkan mampu memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah sekaligus mendorong konstruksi baru. Sri menekankan, dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor konstruksi, juga ke sektor lain.
"Jangan lupa, sektor konstruksi, perumahan, linkagenya ke 170 subsektor lain, jadi bisa jadi multiplier effect," katanya.
Dari sisi penawaran, Sri mengatakan, pemerintah pusat juga memberikan hibah Rp 147 miliar ke pemerintah daerah. Dana ini diarahkan agar pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kegiatan yang mendorong sektor pariwisata. Sektor ini diketahui terimbas signifikan setelah pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia karena penyebaran virus corona.
Kemudian, Sri menambahkan, ada kartu prakerja untuk 2 juta potensi penerima dengan total anggaran Rp 10 triliun. Implementasinya semula direncanakan pertengahan tahun yang kemudian dipercepat menjadi Maret sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Kita mulai dulu dengan 500 ribu kartu," tuturnya.
Dalam pelaksanaan dan pengawasan sejumlah stimulus ini, Sri mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. Misalnya saja insentif untuk maskapai dan destinasi pariwisata, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuat skema detail pemberian insentif ke maskapai, travel agent maupun influencer guna pemasaran.
Kemenkeu juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka mengidentifikasi maskapai menuju 10 destinasi pariwisata yang diberikan insentif. Sementara, untuk stimulus perumahan, pemerintah sudah melakukan injeksi melalui lembaga keuangan, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN). "Sehingga developer bisa percaya dan confident untuk membangun (rumah), karena akan ada penyerapan," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
