REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 401,8 triliun atau setara 1,81 persen PDB. Meski angka tersebut menunjukkan defisit, capaian ini masih berada di bawah target defisit total yang ditetapkan dalam UU APBN 2024, yaitu Rp 522,8 triliun.
"Defisit Rp 401,8 triliun ini mencerminkan 76,8 persen dari total defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2024, atau setara dengan 1,81 persen terhadap PDB," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Hingga akhir November 2024, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.492,7 triliun, atau 89 persen dari target tahunan dalam APBN. Pendapatan ini tumbuh 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Meski mengalami kenaikan, pemulihan pendapatan negara belum sepenuhnya stabil.
"Pendapatan negara kita baru mulai pulih kembali, sehingga tantangan untuk menjaga keseimbangan fiskal masih cukup berat,"ujarnya.
Dari sisi belanja, hingga akhir November 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun, atau 87 persen dari pagu anggaran dalam UU APBN. Angka ini naik signifikan sebesar 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).
Peningkatan belanja ini mencerminkan berbagai tekanan pengeluaran, termasuk untuk mendukung pemulihan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah. Sri Mulyani juga menyoroti pencapaian positif dalam keseimbangan primer, yang masih mencatat surplus sebesar Rp 47,1 triliun.
"Ini adalah hal yang akan terus kita jaga meskipun cukup berat, mengingat tekanan belanja yang tinggi sementara pendapatan negara belum sepenuhnya pulih," tegasnya.
Pemerintah, juga akan terus mengupayakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien dan peningkatan penerimaan negara. "Keseimbangan fiskal tetap menjadi prioritas, meskipun tantangannya semakin besar di tengah dinamika ekonomi global," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika