REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan target Program BBM Satu Harga sebanyak 170 penyalur pada 2019 dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditentukan. Target yang semestinya dirampungkan akhir tahun dapat selesai pada Oktober 2019 lalu.

Kepala BPH Migas  M. Fanshurullah Asa menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI dengan Agenda evaluasi kinerja BPH Migas tahun 2019 dan evaluasi BBM Satu Harga, Rabu (12/2) lalu. Menurut pria yang akrab disapa Ifan tersebut, ke depannya BPH Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga.

"Akan ada 500 titik penyalur BBM Satu Harga hingga 2024. Tentu BPH Migas akan mengawal program ini agar berjalan sesuai target,"ujar Ifan seperti dikutip dari siaran persnya, Kamis (13/2).

Selain itu, hingga 2019 BPH Migas juga telah menetapkan harga gas untuk rumah tangga di 52 kabupaten kota lebih murah dari harga pasar elpiji subsidi 3 kilogram. Ini menurutnya merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat.

RDP BPH Migas dengan Komisi VII DPR dibukan oleh Wakil Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu di Gedung DPR RI. Dalam pembukaannya Gus Irawan mengatakan dalam RDP ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh gambaran kinerja BPH Migas sesuai agenda RDP. Hal ini menjadi bahan evaluasi agar kinerja BPH Migas menjadi lebih baik di tahun 2020.

"RDP hari ini komisi VII ingin memperoleh penjelasan sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama agar kinerja hilir migas di 2020 lebih baik," ujar Gus Irawan.

Kepala BPH Migas datang dengan didampingin delapan Anggota Komite BPH Migas. Mereka memaparkan tugas, fungsi dan peran BPH Migas sesuai UU No. 22 Tahun 2001, serta capaia sasaran kinerja selama tahun 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika