REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengakui hingga saat ini untuk bisa mendapatkan data yang jelas siapa siapa saja pengguna BBM bersubsidi memang jadi kendala. Hal ini membuat adanya overkuota penyaluran BBM bersubsidi.
Pria yang akrab disapa Ifan ini mengaku hingga saat ini data penyaluran yang dibutuhkan secara konkrit memang minim. Padahal, Ifan mengatakan pihaknya sudah selalu meminta kepada Pertamina berapa besar konsumen BBM bersubsidi dan data realnya. Namun, Pertamina belum juga memberikan data ini.
"Ya, dari Pertamina memang belum kasih data ke kami soal siapa konsumsinya benar atau tidaknya tepat sasaran. Kami hanya memantau data konsumsi saja, tetapi apakah itu tepat sasaran atau tidak belum ada datanya," ujar Ifan di Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2).
Padahal, kata Ifan tak sekali dua kali BPH Migas meminta kepada Pertamina soal data ini. Ia pun berharap dengan program digitalisasi nozel bisa mengclearkan urusan penyaluran BBM bersubsidi ini.
"Memang harapan kami akhirnya adalah digitalisasi nozel ini. Sudah dari 2013 sebenarnya kami minta tapi nggak selesai selesai," ujar Ifan.
Ifan mengatakan baru sejak tahun lalu, Pertamina gencar melakukan digitalisasi nozel. Ia mengatakan Pertamina menggaet Telkom untuk bisa bekerja sama untuk proyek ini. Harapannya, pada tahun ini semua digitalisasi nozel bisa selesai.
"Pak Menteri juga sudah tegaskan, Juni ini semua digitalisasi nozel rampung dan terkoneksi langsung ke data BPH dan Dirjen Migas," ujar Ifan.
Ifan pun mengatakan realisasi kuota solar subsidi solar sepanjang 2019 sebesar 16,2 juta kiloter (kl). Jumlah tersebut telah melebihi kuota yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 14,5 juta kl.
Sementara realisasi untuk kuota BBM penugasan jenis premium sepanjang 2019 mencapai 11,5 juta kl lebih besar dari kuota yang ditetapkan APBN 2019 sebesar 11 juta kl.
Ikuti Whatsapp Channel Republika