REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan ada delapan negara berminat melakukan investasi di ibu kota negara baru. Kedelapan negara tersebut antara lain Amerika, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark dan UEA.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah Indonesia masih mengkaji skema yang ditawarkan dari beberapa negara tersebut.
"Kita harus lihat skema yang mereka tawarkan baik untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang tidak proper untuk mereka. Nanti mereka kecewa kita juga ikut kecewa," ujarnya usai acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).
Menurutnya saat ini investasi Indonesia masih menarik bagi asing apalagi pemerintah sudah mendesain berbagai kebijakan fiskal. Pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem perizinan yang selama ini dinilai rumit oleh investor.
"Insentif kita itu kan hanya insentif fiskal. Selain kita juga sediakan misalnya kemudahan perizinan, kemudian lahan, saya kira itu," ucapnya.
Suharso menyebut aturan ibu kota negara baru sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun Rancangan undang-undang akan segera dikirimkan ke DPR dalam waktu dekat dan pembahasannya diharapkan rampung tiga bulan.
"Ya mungkin 100 hari saya kira (selesai). Tapi saya tidak bisa mengatakan begitu karena saya harus sama-sama," ucapnya.