Selasa 04 Feb 2020 17:10 WIB

MRT Sampai Tangsel, Menhub: Butuh Rp 20 Triliun

Pembangunan MRT hingga Tangsel akan menggunakan skema KPBU.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda
Seorang penumpang berada di dalam kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Seorang penumpang berada di dalam kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembangunan moda raya terpadu (MRT) hingga Tangerang Selatan (Tangsel). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan untuk membangun MRT hingga Tangsel butuh dana yang tidak sedikit.

Dia menjelaskan dalam pembangunan MRT per kilometernya membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun. “Panjangnya kira-kira kalau untuk Tangerang ada 20 kilometer jadi butuh Rp 20 triliun,” kata Budi saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (4/2).

Baca Juga

Budi memastikan pembangunan MRT hingga Tangerang Selatan sudah masuk ke dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Untuk itu saat ini, Budi menegaskan pemerintah tengan memikirkan mengenai pendanaannya.

Dia menuturkan untuk membangun MRT hingga Tangsel diperkirakan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Makanya kita lagi set up rencana itu lebih kongkret agar investor bisa tertarik,” ujar Budi.

Budi menilai untuk memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun, pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Dia mengatakan pendanaan tersebut membutuhkan susidi silang atau menggunakan skema KPBU tersebut.

Dibangunya MRT hingga Tangsel menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Budi menargetkan nantinya penggunaan transportasi massal bisa mencapai 60 persen di Jabodetabek.

Sayangnya angka tersebut belum bisa tercapai meski layanan bus rapid transit (BRT) seperti transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta sidah dioperasikan. “Kalau dari catatan kami 32 persen (yang menggunakan transportasi umum). Idealnya 60 sampai 70 persen,” tutur Budi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti mengatakan untuk mencapai target tersebut pemerintah akan mengarahkan masyarakat untuk tidak menggunakan atau membatasi kendaraan pribadi.

“Kemudian juga ada mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dengan kita menyediakan fasilitas untuk transportasi umum dan juga integrasinya. Itu yang kita sedang bahas,” ungkap Polana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement