REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/1/2024). Rapat itu guna mewujudkan transportasi efisien dan terintegrasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Proyek tersebut dinilai sebaga langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan, proyek itu dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Proyek tersebut diwujudkan melalui dukungan mitra internasional yakni Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek MRT East-West terdiri atas dua fase. Fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 kilometer (km) dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
"Ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas, PT MRT-nya juga jelas,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rapat koordinasi tersebut seperti dilansir siaran pers, Selasa (16/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menggarisbawahi, proyek MRT East-West Phase I Stage I itu tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Lebih lanjut, Penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkret dalam perwujudan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar tiga miliar dolar AS, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Komitmen kerja sama juga telah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani pledge Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023 lalu.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West. Itu sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024.
Ia berkomitmen terus mengawal dan memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut, didukung oleh sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra internasional. Airlangga juga menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi massal di Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam rapat tersebut mendukung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West. Disepakati, kelembagaan proyek ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.
Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati proporsi loan yang digunakan sebesar 49 persen on-granting dan 51 persen on-lending. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika