REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak ingin manipulasi laporan keuangan BUMN terulang kembali. Erick menilai salah satu upaya agar tidak terulang kembali manipulasi laporan keuangan ialah dengan mendorong BUMN untuk go public.
Erick meyakini dengan go public, BUMN akan mampu menjaga tata kelola perusahaan yang lebih baik. Erick menilai BUMN yang telah go public mendapat pengawasan lebih ketat, tak hanya dari Kementerian BUMN melainkan juga publik, BPK, dan auditor.
"Makanya deputi keuangan di (Kementerian) BUMN ke depan kita dorong, tidak ada lagi BUMN-BUMN yang namanya laporan sulap-sulapan," ujar Erick di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1).
Erick tidak ingin apabila ada revaluasi aset di BUMN namun perusahaannya langsung untung, padahal tidak ada cash-nya, kemudian juga menerbitkan utang baru di mana utangnya diinvestasikan ke proyek yang tidak layak.
"Ini kan bahaya. Itu kenapa kita punya deputi keuangan yang akan tertibkan hal-hal seperti ini, tipu-menipu ini tidak ada lagi," ucap Erick.
Sebelumnya, Erick telah melakukan perampingan struktur organisasi kementerian dengan memberhentikan sekretaris kementerian dan enam deputi Kementerian BUMN. Sebagai informasi, Kementerian BUMN memiliki tujuh deputi, namun Deputi bidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Ahmad Bambang Ahmad Bambang telah diberhentikan Menteri BUMN sebelumnya, Rini Sumarno pada pekan ketiga September 2019 dengan alasan kesehatan.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perampingan ini merupakan hal yang biasa. Terlebih, Erick Thohir saat ini telah didampingi wakil menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin. Arya menyampaikan dua wamen BUMN mengambil alih fungsi bisnis udah dipegang yang selama ini dipegang deputi. Ke depan, kewenangan deputi hanya pada hal-hal yang bersifat administratif.
"Jadi nanti ada tiga deputi. Deputi SDM, deputi keuangan, dan deputi hukum, jadi dari tujuh deputi menjadi tiga deputi," ujar Arya di ruang media Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11).
Arya menyampaikan figur yang akan mengisi deputi merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang SDM, keuangan, dan hukum. Proses pemilihan deputi baru, kata Arya, akan dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel). Arya tak menampik jika ada pejabat eselon satu dari kementerian atau lembaga lain yang menempati posisi deputi Kementerian BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
