REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Sugiharto menyatakan, tantangan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang memang tergolong besar. Karena menurut dia diperlukan tindakan afirmatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Setelah 20 tahun ini perekonomian kita tumbuh dengan 5 sampai 6 persen. Dan untuk Indonesia lebih sejahtera itu diperlukan tindakan yang afirmatif," ujar dia dalam konferensi pers ICMI Pusat tentang refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (27/12).
Sugiharto dalam kesempatan itu mengapresiasi langkah pemerintah terkait kebijakan omnibus law. Menurutnya, omnibus law dapat memicu pertumbuhan ekonomi berupa ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, omnibus law juga bisa membuat adanya transformasi sistem perpajakan agar menjadi kondusif terhadap tantangan zaman yaitu industri 4.0 yang penuh dengan ketidakpastian.
"ICMI mendorong agar omnibus law ini bisa diakselerasi segera, karena bila terlambat maka bonus demogafi itu bisa jadi berakibat pada tsunami sosial. Karena itu ICMI patut mendukung upaya pemerintah untuk melakukan upaya afirmasi antara lain dengan omnibus law," imbuhnya.
Dalam pernyataan tertulis, ICMI berpandangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam sudah dikuasai asing dan tidak atas dasar untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak sesuai demokrasi Pancasila, tidak efisien berkeadilan, rusaknya Iingkungan hidup, dan melanggar keseimbangan kemajuan. Maka, ICMI berpendapat bahwa kepentingan asing harus direformasi dan moratorium karena sudah tidak sesuai dengan UUD pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
ICMI berharap tahun 2020 akan lebih cerah, memulihkan dan menggairahkan perekonomian nasional. Ekonomi diharapkan bertumbuh di atas 5 persen, investasi meningkat, terbuka lapangan pekerjaan, dan menghindari PHK dengan mendistribusikan pembangunan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan penghasilan.
"Dan juga menerapkan sungguh-sungguh paket perekonomian yang diluncurkan pemerintah, meluncurkan kredit murah untuk usaha koperasi dan UMKM serta menguatkan nilai rupiah hingga stabil. Ketahanan pangan makin ditingkatkan, pengelolaan energi dan sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan, dan BBM serta energi disesuaikan dengan harga yang terjangkau," demikian pernyataan ICMI.