REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kementerian Pertanian saat ini fokus untuk meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi. Hal ini untuk menjamin produksi ternak dan daging bertambah cepat. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dalam arahannya pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul - Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12).
Pada kesempatan tersebut, Mentan SYL kembali menyampaikan komitmen Kementan terkait peningkatan populasi sapi di Indonesia."Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya di tiap UPT Perbibitan maksimalkan areal/lahan yang ada, misalnya memelihara 10 ribu ekor sapi per UPT. Pasti akan nendang dan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan,"ucapnya.
Mentan SYL juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini. "Saya optimis kita mampu menjawab swasembada protein hewani" tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat dimintai keterangan di sela kunjungan kerja Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa Kementan mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas melalui dua UPT perbibitan, dan UPT daerah yang ada, antara lain Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari) dan Balai Inseminasi Buatan Lembang (BIB Lembang), juga BIB di daerah (BIBD).
"Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) yang berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole yang bermutu,"jelasnya.
Ketut juga menambahkan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi dan ayam. Pada saat ini, populasi sapi di BPTU-HPT Sembawa sebanyak 1. 200 ekor, dan populasi ayam saat ini berjumlah 13.217 ekor.
"Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing propinsi, dan penugasan dari Kementerian" pungkasnya.