REPUBLIKA.CO.ID, TUBAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberi toleransi kepada PT Pertamina (persero) untuk merampungkan proyek kilang Tuban di Jawa Timur, paling lambat pada 2023 mendatang. Hingga saat ini, jelas Presiden, proyek kilang Tuban belum bisa terealisasi karena terganjal masalah lahan.
"Saya sampaikan agar tidak lebih dari tiga tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi empat tahun, tapi tiga tahun harus rampung semuanya," kata Jokowi usai berkeliling area kilang eksisting PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sahamnya mayoritas dimiliki Pertamina, Sabtu (21/12).
Dikutip dari KPPIP, kilang minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur. Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia (terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama).
Proyek kilang Tuban yang ditugaskan kepada Pertamina dengan investor swasta Rosneft ini diharapkan bisa menekan impor petrokimia sebagai bahan baku industri. Ditargetkan, produksi dari kilang Tuban bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar dolar AS atau Rp 56 triliun.
Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi memang sempat menyampaikan kekesalannya karena lambannya progres pembangunan kilang minyak. Padahal menurutnya, kilang merupakan salah satu solusi untuk menekan angka impor dan memperkecil defisit neraca perdagangan.
"Saya sampaikan sebetulnya habis pelantikan yang pertama saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satupun gak ada yang berjalan. Satupun," kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
Presiden mengatakan, pembangunan kilang minyak akan menekan impor minyak yang selama ini dilakukan. Bahkan dengan adanya kilang minyak juga akan memberikan banyak hasil turunan seperti petrokimia. Pemerintah mencatat, selama ini Indonesia mengimpor petrokimia dengan jumlah yang sangat besar yakni mencapai Rp 323 triliun per tahun.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan bahwa peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.
"Pembangunan komplek industri Petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan trend bisnis masa depan," ujar Nicke.
Pembangunan industri Petrokimia, lanjut Nicke, juga akan lebih efisien karena dintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM.
Langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokomia dilakukan Pertamina dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B TubanPetro yang merupakan induk usaha TPPI, senilai Rp 3,1 triliun, sehingga Pertamina saat ini menguasai saham mayoritas 51 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
