REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta agar Pertamina dapat memacu pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI) di Tuban. Sebab Presiden Joko Widodo telah meminta perusahaan migas pelat merah itu untuk merampungkan proyek kilang tersebut paling lambat pada 2023 mendatang

"Ya itu lah harus dipacu supaya cepat," kata Arifin saat ditemui di Gedung BPH Migas, Senin (23/12) lalu.

Maka dari itu, Arifin menyebut untuk mempercepat pembangunan proyek Kilang Tuban agar rampung tepat pada tahun 2023, pihaknya pun akan membantu pertamina jika menemui hambatan terkait aturan yang ada. "Hal-hal yang ada hambatan-hambatan aturan dan sebagainya itu yang harusnya ESDM perlancar," kata Arifin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada Sabtu, (21/12). Kawasan Kilang TPPI tersebut akan dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jokowi menyatakan sudah meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan pembangunan kilang tersebut. Ia meminta penyelesaian tidak lebih dari tiga tahun.

Pembangunan Kilang TPPI sebetulnya sudah dimulai lebih dari dua dekade lalu, namun kemudian tersendat karena beberapa masalah. Setelah Pertamina mengakuisisi 51 persen saham Tuban Petrochemical Industries (TPI), induk usaha TPPI, perusahaan migas pelat merah tersebut akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

"Mintanya tadi empat tahun, (tapi saya minta) tiga tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri. Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera,” ujarnya. Ia pun meminta sudah ada kejelasan mengenai hal ini pada Januari tahun depan.

Jokowi mengatakan, ada potensi penghematan devisa hingga 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun setahun, bila kilang tersebut berproduksi secara penuh. Penghematan ini imbas berkurangnya impor produk petrokimia. Sejalan dengan hal itu, defisit transaksi berjalan juga diharapkan membaik.

Adapun Pertamina akan memegang 51 persen saham Tuban Petrochemical, induk usaha TPPI. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan memegang 47 persen. Sisanya, 2 persen saham masih dipegang pemilik lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari. "Ya masih 2 persen tapi akan segera kami selesaikan. Januari harus rampung," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika