REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN berencana untuk melakukan perubahan-perubahan terkait kepengurusan terhadap beberapa anak perusahaan holding BUMN pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Kementerian BUMN mengungkapkan alasan rencana perubahan terhadap kepengurusan anak-anak usaha Inalum tersebut adalah penyegaran.
"Ke depan akan ada perubahan-perubahan komposisinya di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan anak-anak perusahaan Inalum," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa (17/12).
Terkait posisi apa yang akan diubah, Arya meminta untuk menunggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham anak-anak perusahaan Inalum. "Posisinya nantilah setelah RUPS, pokoknya ada perubahan-perubahan terkait kepengurusan," katanya.
Namun, Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut menyampaikan bahwa tidak semua anak usaha Inalum yang terkena perubahan tersebut. Rencana perubahan kepengurusan tersebut kemungkinan akan dilakukan pada akhir tahun ini atau awal Januari 2020.
"Kalau tidak sempat akhir tahun ini, maka akan dilakukan pada awal Januari," kata Arya.
Sebelumnya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Inalum mengesahkan Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama (Dirut) baru menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN I pada Kabinet Indonesia Maju.
Pemerintah membentuk Holding Industri Pertambangan secara resmi pada 27 November 2017, dengan PT Inalum atau MIND ID sebagai induk holding yang ditandai penandatanganan pengalihan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia kepada Inalum.
Sedangkan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk serta PT Freeport Indonesia sebagai anggota holding.
Tanggal 29 November 2017, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, resmi mengumumkan pengalihan saham Pemerintah ke dalam modal saham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
