REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melibatkan sektor ekonomi syariah untuk pembangunan ibukota baru. Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan ini menjadi salah saru cara untuk menggerek pertumbuhan ekonomi syariah.
"Ya saya lagi berpikir, kalau saya bisa masuk melalui pembiayaan perbankannya kenapa tidak mereka masuk ke sana (pembangunan ibukota baru), nanti saya akan manfaatkan untuk ibu kota negara," katanya usai memberikan pidato di The Meeting of Minds Forum di Tribata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/12).
Suharso masih belum merinci peranan ekonomi syariah di ibukota baru secara lebih jauh. Termasuk keterlibatan sektor syariah untuk membantu dalam pembangunannya. Namun ia berkomitmen akan mengajak para pelaku industri untuk berpartisipasi.
Cara paling sederhana adalah melibatkan sektor perbankan syariah dalam pembiayaan infrastruktur di ibu kota baru. Ini akan tergantung pada kesiapan pendanaan yang dimiliki oleh industri. Suharso menyampaikan segmen syariah kini telah meluas sehingga peranannya bisa lebih jauh.
"Sudah sangat terbuka sekarang, ada untuk pertanian, pariwisata dan juga sumber dana haji yang mencari instrumen investasi syariah," katanya.
Suharso meyakini peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan signifikan dalam menggerakkan ekonomi syariah. Dana kelolaan yang mencapai Rp 120 triliun akan mencari instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjadi sumber pendanaan bagi perbankan untuk bisa ekspansi.
"Mereka punya dana Rp 120 triliun kenapa tidak dimanfaatkan," katanya.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen pada pengembangan ekonomi syariah karena memiliki nilai yang sejalan dengan fokus Bappenas di Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah kini tidak hanya menggerakkan segmen keuangan syariahnya tapi juga ekosistem lain seperti keuangan sosial dan sektor riil.
Suharso juga mengapreasi setiap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan SDGs, bukan hanya pemerintah. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan.
"Seperti membuat skema pembiayaan yang lebih tidak biasa, yang out of the box, bahkan yang no box, yang tidak terpikirkan sama sekali," katanya. Suharso optimistis karena gerakan ini sudah muncul dibarengi dengan perubahan ke era digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
