REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2019 tetap naik. Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyampaikan nilainya tidak turun seperti yang tercatat di Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019.
"Sebetulnya literasi dan inklusinya tidak turun, kalau dari segi nominal tidak mengalami mengurangan malah naik, namun ini yang konvensional naiknya lebih tinggi," kata dia di sela Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) BWM 2019 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).
SNLK 2019 mencatat tingkat literasi keuangan syariah naik tipis dari 8,1 persen menjadi 8,93 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan syariah turun dari 11,1 persen menjadi 9,1 persen.
Secara nasional, tingkat inklusi keuangan telah mencapai target 2019 yakni 75 persen. Inklusi keuangan naik dari 67,8 persen menjadi 76,19 persen. Tirta menambahkan inklusi syariah terlihat turun karena kategori lain seperti pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) naik lebih tinggi sehingga persentasenya turun.
Selain itu, metodelogi yang digunakan tetap sama seperti tiga tahun lalu. Ini merupakan amanah dari regulator untuk menunjukkan validitas perubahan yang terjadi tanpa mengubah metode. Namun, ia mengakui survei tersebut memiliki kelemahan margin error.
Dengan sampel responden sebesar 12 ribu orang, margin errornya sebesar 8,75 persen. Tirta menyampaikan, untuk menciptakan margin eror 0,5 persen maka jumlah sampel harus mencapai 51 ribu.
"Itu berarti waktunya akan lebih lama dan //costly," katanya.
Tirta mengatakan untuk melihat peningkatan pada segmen syariah, ia akan melakukan penyesuaian pada metode survei. Pembobotan nilai yang lebih tinggi akan diterapkan pada sampel dari daerah dengan jumlah penduduk lebih padat.
Sehingga ini bisa merepresentasikan nilai yang lebih tinggi pada segmen syariah. Mayoritas pasar keuangan syariah kini masih berada di kota-kota besar. Hasil survei dengan pembobotan itu akan dikeluarkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
"Saya ingin orang paham dulu metodeloginya memang tidak saya ubah, dengan itu saja inklusi nasional kita memang naik jadi 76 persen, setelah ini baru kita keluarkan lagi angka yang dibobot sesuai jumlah penduduk," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
