Jumat 06 Dec 2019 14:27 WIB

Edukasi Keuangan Masyarakat, Desa Pujon Kidul Gandeng BNI

BNI mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menabung.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Gita Amanda
BNI mengedukasi masyarakat Desa Pujon Kidul terkait pentingnya menabung.
Foto: ,
BNI mengedukasi masyarakat Desa Pujon Kidul terkait pentingnya menabung.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Desa Pujon Kidul yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI). Tidak hanya sebagai pembantu penyalur bantuan pemerintah, tapi juga untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menabung. 

Di bawah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), unit Keuangan Agen46 pun dibentuk di desa itu. "Jadi ini merupakan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif), pengelolaannya langsung ditangani Bumdes," jelas Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko saat ditemui usai jadi pembicara di The 9th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, (6/12). 

Berbeda dengan unit keuangan di desa pada umumnya, Keuangan Agen46 tidak melayani simpan pinjam atau penyaluran kredit. Tujuannya mencegah perilaku konsumtif warga. 

"Kami amati, unit simpan pinjam lebih ke kegiatan konsumtif kalau di desa. Coba dicermati, desa yang pertama langsung dirikan Bumdes simpan pinjam pasti bermasalah, sebab euphoria masyarakat desa itu soal uang," jelas dia. 

Udi menyebutkan, sekarang sebanyak 200 warga Pujon Kidul yang menabung di BNI melalui unit Keuangan Agen46. "Kami berharap kesadaran masyarakat berinvestasi di masa depan semakin tumbuh," ujarnya. 

Sebagai informasi, Keuangan Agen46 merupakan salah satu dari sembilan unit usaha yang didirikan di bawah Bumdes Pujon Kidul. Awalnya, Bumdes dibangun menggunakan Dana Desa yang disalurkan pemerintah. 

Hanya saja kini, berkat sembilan unit usaha itu, Pujon Kidul sukses menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Bahkan lebih besar dari Dana Desa yang ditransfer setiap tahun. 

Pada 2017, omzet unit usaha Bumdes sekitar Rp 6,5 miliar, pada 2018 naik menjadi sekitar Rp 14 miliar. "Sekarang pendapatan kami 2019 sebesar Rp 1,8 miliar. Jadi lebih besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) kami dibandingkan Dana Desa yang sebesar Rp 1,14 miliar di tahun ini," ujar Udi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement