REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghitungan ulang total luas baku lahan sawah bakal rampung pekan ini. Luasan lahan diprediksi kuat mengalami peningkatan seiring adanya penambahan jumlah provinsi dari 16 provinsi yang baru terdata. Sebelumnya, pemerintah menargetkan data terbaru luas baku lahan sawah dirilis tanggal 1 Desember 2019.
Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan berdasarkan keterangan terakhir dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, saat ini telah memasuki tahap validasi dan akan rampung pada 4 November 2019. Setelah validasi selesai, pemerintah siap mengumumkan jumlah luas baku lahan sawah terbaru.
"Wali data ada di Kementerian ATR, pengumuman bisa minggu ini atau minggu depan," kata Sarwo di Jakarta, Senin (12/2).
Ia mengatakan, masing-masing lembaga saat ini memiliki data tersendiri. Data yang ada itu nantinya akan dibandingkan dengan hasil penghitungan bersama sehingga validitas terjamin. "Data akan kita adu dan validasi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, setidaknya ada enam lembaga yang tergabung dalam penghitungan data. Yakni Kementerian ATR, Kementan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapat Teknologi, dan BPS.
Pihaknya meminta seluruh pihak yang berkepentingan untuk menunggu hasil penghitungan bersama. Total luas baku lahan sawah yang bakal dirilis akan dijadikan faktor pengali oleh BPS dalam penghitungan produksi dan produktivitas dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).
Setidaknya, saat ini terdapat 219 ribu petak sawah yang menjadi sampel dalam KSA. Adapun luas baku lahan sawah yang saat ini masih dipegang oleh BPS yakni seluas 7,1 juta hektare dan dijadikan faktor pengali. "Nanti kalau data baru itu sudah ada, kita akan jadikan pengali. Kita harapkan data yang baru sudah mencakup seluruh provinsi," kata dia.
Menurut dia, kemungkinan besar akan ada penambahan luas baku lahan sawah. Meskipun tak dipungkiri ada daerah yang mengalami penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat penambahan luas di daerah lainnya. Jumlah cakupan dari yang semula hanya 16 provinsi menjadi 34 provinsi juga meyakinkan pemerintah bahwa lahan sawah yang resmi terdata bakal bertambah.
Belum lagi, kata dia, adanya pencetakan sawah baru yang selama ini sudah dilakukan Kementan. BPS berharap, persoalan data sawah akan tuntas tahun ini dan disepakati bersama oleh enam lembaga. Dengan begitu, penghitungan data produksi maupun produktivitas beras bisa seragam.
Suhariyanto pun tak memungkiri bahwa adanya perubahan luas baku sawah nantinya bakal berdampak pada perubahan kebijakan. Terutama, kebijakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk yang diperuntukkan bagi petani padi.
"Oke memang akan (kebijakan subsidi) akan dipengaruhi tapi kalaupun revisi tidak akan banyak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
