REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) memberikan apresiasi dalam waktu lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, terutama di sektor pertanian. Mereka menilai kebijakan pangan yang diimplementasikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuai keberhasilan.
Beberapa indikator keberhasilan yakni peningkatan nilai ekspor padahal alokasi anggaran untuk Kementan cenderung menurun, mekanisasi pertanian yang merata, program asuransi pertanian dan mampu mengamankan harga pangan.
“Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan ini saya nilai sudah melakukan perbaikan dan pencapaian yang sangat baik. Dengan segala dinamika dan plus minus kebijakan dan implementasinya di lapangan, meskipun tidak seluruhnya (tidak 100 persen, red) target-target dan indikator kunci tercapai,” ucap diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP HA IPB, Walneg S. Jas di Bogor, Kamis (17/10).
Kendati implementasinya tidak sempurna, kata Walneg, kinerja sektor pertanian telah memberikan tingkat kepuasan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh stakeholder utamanya para petani Indonesia. Walneg menyebutkan beberapa capaian terbaik yang diapresiasi HA IPB adalah meningkatnya nilai ekspor produk pertanian sekitar Rp 100 triliun dari tahun 2013 ke tahun 2018. Selain itu, meningkatnya PDB sektor pertanian yang sudah mencapai Rp 1.005 triliun di tahun 2018 yang sebelumnya hanya Rp 848 triliun.
“Capaian ini diwujudkan di tengah efisiensi penggunaan anggaran pertanian secara signifikan, di mana dari Rp 33 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 22 triliun di tahun 2018 lalu. Kementan juga berhasil melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal lingkungan usaha pertanian yang semakin baik, melalui banyaknya bantuan, insentif dan asuransi bagi para petani Indonesia,” katanya.
Walneg menilai Mentan juga berani melawan mafia pangan.Dampak positifnya yakni pasokan pangan terjamin dan tidak terjadi gejolak harga pangan, lebih-lebih saat hari-hari besar keagamaan.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Ketut Kariyasa menegaskan kebijakan pangan juga tidak hanya sebatas meningkatkan produksi dan ekspor, namun demikian mampu menekan kemiskinan masyarakat pedesaan. Melansir data BPS pada Maret 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 11,36 persen (28,17 juta jiwa) dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia, dan terus berangsur-angsur turun dan menembus angka satu digit (9,82 persen) pada Maret 2018. Pada September 2018 turun lagi menjadi 9,66 persen.
“Menurut data yang dirilis terakhir BPS pun, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 kembali turun menjadi 9,41% (25,14 juta jiwa, red) dari sekitar 267 juta jiwa penduduk Indonesia,” tegasnya
“Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga menurun secara signifikan. Pada Maret 2013 masih sekitar 14,32 persen, dan pada Maret 2018 turun menjadi 13,20 persen. Turun lagi menjadi 13,10 persen pada September 2018. Pada Maret 2019 kembali menurun menjadi 12,85 persen,” pinta ketut.
Dia menambahkan kebijakan pertanian yang implementasikan Kementan juga berdampak positif terhadap ketahanan pangan Indonesia yang semakin membaik. Melansir data The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks ketahanan pangan Indonesia menuai hasil yang luar biasa karena selama 70 tahun, indeks ketahanan pangan hanya pada skor 40, namun di tahun 2018 naik menjadi 54,8.
“Inilah capaian tertinggi dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia. Selama pemerintahan Jokowi-JK, total skor ketahanan pangan Indonesia di semua aspek berada di angka 47,7 pada 2014 dan meningkat secara konstan menjadi 54,8 pada 2018," bebernya.
Angka ini menjadikan peringkat ketahanan Pangan Indonesia naik dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika