REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, dalam sistem perekonomian nasional, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ibaratnya seperti raksasa yang tengah tertidur. Pasalnya, kata dia, sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam jumlah tenaga kerja, maupun lapangan pekerjaan.
Sayangnya, dalam hal penguasaan aset sangat kecil dibanding dengan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 5.000 atau 6.000 ribu pelaku. Pun dengan kredit, dimana UMKM hanya mendapat maksimum 20 persen dari total kredit perbankan.
Hal ini disampaikan Rully saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lakpesdam NU dengan tema 'Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM Melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital' di Jakarta, Rabu (9/10).
Rully memaparkan dengan jumlah pelaku mencapai 63 juta dan menyumbang 97 persen total tenaga kerja, 99 persen lapangan kerja, 60,34 persen total PDB dan 14,3 persen total ekspor, seharusnya UMKM bisa berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
"Namun harus diakui banyak hal yang membuat itu tidak atau belum terjadi," ujar Rully.
Rully menilai ketimpangan sistem ekonomi dan distribusi aset ini yang sedikit banyak membuat Indonesia terjebak dalam 5 persen growth trap atau jebakan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5 persen saja. Karena itu Rully sepakat, kontribusi UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian nasional. Untuk itu perlu ada keberpihakan, perlindungan dan pemberian kesempatan lebih besar pada UMKM.
"Era digitalisasi saat ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk membesarkan UMKM melalaui berbagai regulasi maupun peningkatan kapasitas pelaku UMKM," kata Rully.
Menurut Rully, target pertumbuhan ekonomi pada 2020 sampai 2024 antara 5,4 persen sampai 6,0 persen, UMKM diharapkan bisa menjadi rohnya pembangunan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PBNU Mohammad Maksum Machfoed mengatakan Indonesia telah mengalami beberapa krisis ekonomi dengan sistem ekonomi sekarang di mana banyak tergantung impor dan penguasaan oleh segelintir pengusaha. Machfoed menyebut UMKM sebagai pelaku ekonomi yang cocok dalam menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu dengan jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai daerah, UMKM juga solusi untuk desentralisasi pertumbuhan perekonomian secara merata di berbagai wilayah tanah air.
"Ini mumpung ekonomi digital mulai tumbuh pesat, pemerintah harus lebih tanggap dalam memasarkan UMKM melalui berbagai regulasi, jangan sampai lagi-lagi era 4.0 ini dikuasai oleh segelintir pengusaha saja," kata Machfoed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
