REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog meminta kepada pemerintah dan juga para anggota DPR RI Komisi IV untuk menyesuaikan serapan dengan penyaluran beras yang seimbang. Sebab, sejak program bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (Rastra) dihapus, penyaluran beras dinilai belum menggairahkan.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, hingga saat ini Bulog terus memainkan peranan sebagai penjaga stabilitas harga dan pasokan. Hanya saja peran Bulog tersebut dinilai perlu didukung dengan kebijakan yang lebih mendukung, salah satunya dengan menyesuaikan volume serapan dengan penyaluran.

“Kami minta lah ini agar disesuaikan volume penyerapannya biar seimbang antara volume serapan dengan penyaluran. Supaya masyarakat petani tidak diserap dengan harga anjlok,” kata Awaludin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (11/9).

Awaludin juga membenarkan pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso yang menyatakan bahwa Bulog dimungkinkan bangkrut akibat membayar bunga bank sebesar Rp 250 miliar per bulan. Bunga tersebut terjadi akibat dana pinjaman yang dipakai Bulog untuk menyerap beras petani di masa panen sebagai bagian dari fungsi Bulog mengamankan pasokan pangan.

Dalam pernyataannya, Bulog memang perlu menyiapkan anggaran berkisar Rp 14 miliar sampai Rp 16 miliar setiap hari yang berasal dari bunga dan operasional. Untuk itu Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Anggaran tersebut rencananya bakal dialokasikan untuk penyerapan komoditas beras sebesar Rp 5,8 triliun, dan sebesar Rp 6,7 triliun untuk komoditas selain beras yakni jagung, kedelai, gula, dan daging. Menurut Awaludin, hingga saat ini pun Bulog masih melakukan penyerapan beras petani.

“Kami masih serap, di Sulawesi Selatan misalnya kan itu masih panen. Jadi memang tidak bisa berhenti," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika