REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut rusaknya hutan di Kalimatan utamanya bukan hanya karena perkebunan sawit. JK menyebut, penggundulan hutan di Kalimantan justru lebih banyak akibat penguasaan Hak Pengusahaan Hutan yang terjadi di waktu yang lalu.

Hal tersebut disampaikan JK saat anggota pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengeluhkan rusaknya hutan di Kalimantan karena banyaknya lahan sawit.

"Yang merusak hutan itu lebih banyak HPH zaman dulu, sawit juga iya, tapi memang sudah dirusak oleh HPH sebelumnya," ujar JK di Auditorium Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/9).

JK menyebut sawit sebagai salah satu sektor penunjang perekonomian nasional. JK menerangkan, ini karena produk sawit merupakan salah satu produk ekspor Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Sawit menghasilkan devisa, lalu orang bekerja (di sektor sawit), karena satu hektare itu setidak-tidaknya tiga orang yang bekerja, sehingga rata-rata pabrik macam-macan  sehingga ada kurang lebih 20-25 juta orang bekerja di sektor sawit, cukup besar," ujar JK.

Namun demikian, JK mengakui, sawit juga bagian yang ikut menambah terjadinya alih fungsi hutan di Kalimantan. Ini juga yang membuat Pemerintah dilema, di satu sisi untuk perekonomian, namun di sisi lain kendala lingkungan.

Karena itu, JK mengatakan, Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan atau moratorium perluasan lahan sawit mulai September 2018 lalu.

"Namun benar sekarang ini Pemerintah menyetop perluasan sawit, jadi tidak ada lagi boleh hutan atau gambut dipakai untuk sawit, sudah moratorium perluasan yang memakai lahan hutan atau gambut untuk sawit, itu berapa bulan lalu diputuskan itu," ujar JK.

"Karena itu masing-masing anda juga, bagaimana pentingnya memelihara lingkungan. benar itu bahwa sebenarnya menjaga lingkungan yang baik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika