REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke menegaskan izin operasional angkutan penumpang sepeda motor (e-hailing) di Malaysia tidak hanya diberikan kepada Gojek. Hal ini ditegaskan Anthony terkait masih adanya penolakan terhadap kehadiran Gojek di Malaysia.
“Persetujuan baru-baru ini oleh Kabinet untuk taksi sepeda motor yang diizinkan di negara ini tidak dimaksudkan hanya untuk Gojek Indonesia, tetapi untuk layanan taksi sepeda motor yang serupa juga,” katanya saat meresmikan pameran "Perjalanan Saya dengan Bus" di Kuala Lumpur, Rabu (4/9).
Anthony Loke mengatakan begitu proposal untuk layanan ini disahkan di Parlemen, perusahaan manapun yang ingin mengoperasikan layanannya di ini akan diizinkan asalkan mematuhi hukum dan ketentuan negara. “Banyak yang bingung dengan masalah ini. Kabinet tidak hanya memberi lampu hijau untuk Gojek saja. Persetujuan tersebut untuk konsep layanan e-hailing sepeda motor,” katanya.
Saat ini pihaknya sedang merumuskan undang-undang yang diperlukan tentang bagaimana hal tersebut dapat diterapkan, aspek perizinan, persyaratan oleh pengendara dan hal-hal lain. “Setelah itu selesai, perusahaan mana pun dapat mendaftar untuk beroperasi di sini, baik itu Gojek atau lainnya. Kami juga mendorong perusahaan lokal untuk terlibat,” katanya.
Sebelumnya pemerintah Malaysia telah melarang Dego Ride sebuah perusahaan lokal untuk beroperasi pada 2017. Pemerintah menolak layanan semacam itu di Malaysia karena alasan keamanan dan telah memperingatkan Dego Ride bahwa tindakan akan diambil terhadap perusahaan jika terus beroperasi secara ilegal.
Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bulan lalu memperdebatkan gagasan tentang ojek sepeda motor setelah pertemuan dengan pendiri Gojek dan proposal tersebut kemudian disahkan pada prinsipnya oleh Kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
