REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang pembuatan kementerian baru bukanlah solusi dari persoalan investasi di Indonesia. Sebab, permasalahan utama dari seretnya investasi di Indonesia yaitu koordinasi yang buruk.

"Selama ini masalahnya di koordinasi, jadi itu harus dibenahi. Soalnya kalau ada kementerian baru tapi koordinasi nggak efektif tetap saja tidak jalan," ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani saat dihubungi, Kamis (15/8).

Hariyadi melihat koordinasi antar lembaga terkait sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak saling mendukung satu sama lainnya.

Hariyadi menilai BKPM selama ini kurang mendapatkan dukungan dari kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bahkan terkesan mengedepankan ego sendiri. Salah satu contohnya dalam hal perijinan.

Meskipun sudah mendapat perizinan dan persetujuan dari pusat, seringkali realisasi investasi tersendat di daerah. Mulai dari masalah tata ruang, ketersediaan lahan hingga infrastruktur jadi penghambat investasi.

Menurut Hariyadi, realisasi investasi di daerah membutuhkan pengawalan yang ketat dari pusat. Selama ini, untuk sejumlah investasi yang bernilai cukup besar, realisasi investasinya cukup berhasil dengan pengawalan ketat dari pusat.

"Tapi kan tidak semuanya punya tenaga yang kuat untuk itu, makanya fungsi koordinasi itu yang harusnya diefektifkan," tutur Hariyadi.

Hariyadi mengemukakan pihak yang paling berwenang untuk mengefektifkan fungsi koordinasi ini adalah Kementerian Koordinasi Perekonomian. Dengan diaktifkannya fungsi koordinasi, Hariyadi yakin permasalahan investasi ini bisa diatasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika