REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak untuk didikte oleh pihak asing dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit. Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Luhut, bersedia menerima peluang kerja sama termasuk terhadap saran dan masukan.
"Asing itu sudah saya katakan jangan mendikte kita. Tidak perlu kita didikte," katanya dalam Workshop Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit di Gedung BPPT Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Selasa (16/7).
Namun, Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia juga, kata dia, bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, World Bank dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah telah memahami permasalahan tentang kehutanan. "Dan kami bertindak dengan cepat," katanya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, juga sudah mengeluarkan moratorium lahan sawit. Luhut memberi contoh kebijakan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Ia mengatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan penetapan peraturan perundang-undangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
