REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima CEO Inpex Incorporation, Takayuki Ueda, di Istana Merdeka, Selasa (16/7). Inpex adalah perusahaan migas asal Jepang yang mendapat hak pengelolaan Blok Abadi Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku. Pertemuan antara bos Inpex dengan Jokowi di Istana Merdeka juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sucipto.
Kedatangan CEO Inpex ke Istana Merdeka hari ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah dalam menyetujui revisi POD (plan of development/studi perencanaan pengembangan lapangan) Blok Masela. Dokumen revisi POD Blok Masela sendiri sudah ditandatangani oleh Menteri ESDN Iganisius Jonan pada pekan lalu.
"Ya, jadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa persetujuan pemerintah terhadap pembangunan Blok Masela sudah diberikan. Jadi kami lapor, kami serahkan persetujuannya di hadapan Bapak Presiden," jelas Jonan usai mendampingi CEO Inpex bertemu Presiden.
Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menyambut baik persetujuan POD antara Inpex dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Apalagi, ujar Dwi, Presiden menyadari proses negosiasi POD Blok Masela telah memakan waktu cukup lama. Presiden, imbuh Dwi, juga meminta Inpex menjalankan komitmennya secara penuh seperti yang tertuang dalam POD.
"Antara lain yang beliau tekankan adalah agar local content dimaksimumkan kemudian penggunaan tenaga kerja setempat itu di-maximized. Jadi ada training untuk bisa meningkatkan kapabilitas tentu saja dari SDM setempat," kata Dwi.
Dwi mengungkapkan, sesuai kontrak maka pemerintah akan memperoleh penerimaan migas hingga 39 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini didapat dari perhitungan yang melibatkan kapasitas produksi dengan kesepakatan split (bagi hasil) antara Inpex dengan pemerintah masing-masing 50 persen. Sementara Inpex dan Shell sebagai kontraktor akan menerima 37 miliar dolar AS, termasuk di dalamnya adalah pembagian hak partisipasi 10 persen untuk daerah.
"Jadi sesungguhnya kontraktor yang Inpex dan Shell menerima sekitar 33,3 miliar dolar AS. Dengan pemerintah yang 39 (miliar dolar AS) itu kita amankan minimum 50 persen itu saya kira pemerintah RI mendapatkan porsi yang cukup signifikan," jelas Dwi mendampingi Jonan.
Revisi POD proyek Masela dilakukan dengan skema pengembangan LNG onshore dengan kapasitas produksi LNG tahunan sebesar 9,5 juta ton. Proyek ini termasuk pengembangan Lapangan gas Abadi di Blok Masela yang terletak di Laut Arafuru, Indonesia. Lebih lanjut, Inpex dengan dukungan Shell juga mengajukan permintaan perpanjangan durasi PSC untuk mencapai keekonomian proyek yang kompetitif, sejalan dengan rencana jangka panjang proyek yang dicanangkan.
PSC akan berlangsung hingga 2055 mendatang sesuai persetujuan otoritas mengenai perubahan dan perpanjangan. Perpanjangan 20 tahun sangat penting bagi realisasi proyek. Semua ini sesuai dengan poin kesepakatan dalam HoA (head of agreement) dengan Pemerintah Indonesia selaku otoritas.
"Dan tentu saja ini akan ada multiplayer efek, ada industri Petrokimia yang akan dibangun di sana dengan memanfaatkan 150 juta kaki kubik per hari itu dan iti akan kemungkinan Investasi 1,5 sampai 2 billion USD di daerah sana," jelas Dwi.
Sementara itu, CEO Inpex Takayuki Ueda menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dari Presiden Jokowi, termasuk pengunaan konten lokal. Inpex selaku kontraktor akan menyediakan pusat pelatihan bagi pekerja dan menyerahkan sejumlah beasiswa agar SDM nasional memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam di masa yang akan datang.
"Kami menerima pesan Presiden. Konten lokal penting, namun kualitas dan nilai proyek ini juga tetap penting," kata Ueda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
