REPUBLIKA.CO.ID, BITUNG -- Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Bitung dalam rangkaian kunjungan kerja di provinsi Sulawesi Utara pada 4-5 Juli 2019. Perbaikan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, untuk mendorong volume ekspor-impor melalui pelabuhan tersebut.
"Banyak yang ingin masuk ke sini, ini ujung yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia bagian Timur. Ini ada kekuatan yang bisa dipakai di sini, baik untuk mengekspor maupun mengimpor barang-barang tertentu," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (5/7).
Pelabuhan Bitung adalah pelabuhan internasional yang ditargetkan dapat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batu bara, minyak bumi, dan kayu lapis).
"Ini sekali lagi kita tetap melihat fasilitas-fasilitas yang mendukung KEK, begitu fasilitas-fasilitas pendukungnya siap, maka KEK-nya berjalan," tambah Presiden.
Saat ini Pelabuhan Bitung sedang dalam masa perbaikan. Ditargetkan perbaikan pelabuhan dapat selesai pada Oktober 2019.
"Kami ingin melihat semuanya, misalnya pelabuhan ini akan dimulai perbaikan pada bulan Oktober sehingga bisa untuk pelabuhan rakyat dan pelabuhan yang ada sekarang. Sudah tadi saya sampaikan, Pak Walikota, Pak Gubernur juga, lahan disiapkan dari pemda, kemudian ada yang bangun dari Kementerian Perhubungan. Setahun lah rampung," tambah Jokowi.
Sementera fasilitas pendukung yang juga masih akan atau sedang dibangun adalah jalan tol, dermaga, dan jembatan dari Bitung ke Pulau Lembeh. "Tahun depan jembatannya dimulai dari sini ke Lembeh, nanti pariwisatanya hidup, industrinya hidup di kawasan yang berbeda," ungkap Jokowi.
Meski jembatan berdiri, menurut Presiden, industri pelayaran juga tidak serta merta gulung tikar. Ongkos perbaikan Pelabuhan Bitung diperkirakan mencapai Rp 34,364 triliun dengan skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha.
"Nanti otomatis datang kalau turisnya banyak, tidak hanya di sekitar Manado ataupun di Bunaken tapi ini juga salah satu alternatif yang bisa dilihat bagus loh, bawah airnya juga cantik jadi industri ya dialihkan, kan ada yang lain, di sini bukan hanya urusan ke Lembeh saja, ke Ternate, Tobelo," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika