REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan tujuh tahun ke depan desa-desa berpotensi diprediksi akan mampu mengkontribusikan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,4 triliun dolar Amerika Serikat (AS). Ini terbukti dari meningkatnya pendapatan masyarakat desa dalam empat tahun terakhir.
Berbicara dalam dialog bertajuk "Merajut Masa Depan Indonesia" yang diselenggarakan United in Diversity di Jakarta, Kamis (4/7). Eko mengatakan pendapatan masyarakat desa meningkat dari Rp 572 ribu per kapita per bulan pada 2014 menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan pada 2018. Menurutnya, tujuh tahun ke depan pendapatan masyarakat desa berpotensi meningkat hingga Rp 2 juta per kapita per bulan.
"Apa artinya, Indonesia itu negara besar. Sekarang penduduk desa ada 120 juta jiwa. Tujuh tahun lagi mungkin ada 150 juta. Kalau income (pendapatan) per kapita Rp 2 juta, itu artinya desa punya pendapatan Rp 300 triliun per bulan, itu akan menciptakan daya beli Rp 1.500 triliun satu bulan atau Rp 18 ribu triliun satu tahun. Kalau itu terjadi artinya desa mampu mengkontribusikan GDP sebesar 1,2-1,4 triliun dolar AS atau lebih besar dari total GDP Indonesia saat ini," terangnya.
Eko mengatakan, salah satu faktor terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat desa adalah pembangunan infrastruktur secara masif dari dana desa. Tak hanya peningkatan pendapatan, menuurtnya, dana desa juga berkontribusi menurunkan angka stunting Indonesia dari angka 37 persen tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018.
"(dana desa) Dalam membangun jalan saja dalam empat tahun terakhir telah mampu membangun sepanjang 191.600 kilometer. Ada yang bilang ini empat kali mengelilingi dunia. Tapi Indonesia negara besar, 191.600 Kilometer kalau dibagi lebih dari 74 ribu desa dibagi 4 tahun, per desa hanya membangun 600 meter jalan per tahun," ungkapnya.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengikuti dialog bertajuk "Merajut Masa Depan Indonesia" yang diselenggarakan United in Diversity di Jakarta, Kamis (4/7).
Selain dana desa, menurutnya, pembangunan desa juga melibatkan pihak swasta dan ratusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa). Terkait hal tersebut ia juga membuka pintu kerja sama bagi lembaga/instansi untuk bersama-sama membangun perdesaan.
"Tahun lalu kita kirim 75 ribu mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik. Mahasiswa bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari masyarakat desa. Peluang-peluang di desa sangat besar. Jadi silahkan, kalau United in Diversity mau bekerja sama monggo (silahkan)," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai negara besar pada tahun 2050 Indonesia berpotensi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar dunia. Menghadapi hal tersebut, lanjutnya, dibutuhkan kerja sama antar instansi/lembaga untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.
"Salah satu faktor yang bisa meruntuhkan potensi itu adalah kemiskinan dan kesenjangan. Karena itu kita harus bersama-sama menurunkan kemiskinan dan kesenjangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
