Selasa 02 Jul 2019 13:42 WIB

Bulog Siap Salurkan 700 Ribu Ton Beras untuk BPNT

Bulog memastikan beras yang akan disalurkan memiliki kualitas terbaik.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda
Pekerja mengangkut beras untuk didistribusikan ke pasar-pasar di Gudang Bulog Sub Divre Lebak, Banten, Selasa (28/5/2019).
Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas
Pekerja mengangkut beras untuk didistribusikan ke pasar-pasar di Gudang Bulog Sub Divre Lebak, Banten, Selasa (28/5/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog siap menyalurkan 700 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada periode Juli hingga akhir tahun. Bantuan ini akan diberikan kepada Kelompok Penerima Masyarakat (KPM) setiap bulannya melalui  mekanisme akun elektronik yang hanya untuk membeli pangan di e-Warong. 

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan, pihaknya memastikan beras yang akan disalurkan memiliki kualitas terbaik. Bahkan, beras tersebut merupakan stok terpilih dan yang terbaru.

Baca Juga

"Kan pengadaan kita sudah sekitar 800 ribu ton lebih yang baru," ujarnya ketika ditemui usai rapat koordinasi penyaluran beras di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/7). 

Dengan stok terbaru tersebut, Bachtiar mengatakan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton per Juni. Sedangkan, sampai akhir tahun, perum Bulog menargetkan akan menyerap beras dari petani hingga 1,8 juta ton. 

Bachtiar memastikan, keterlibatan Bulog dalam BPNT tidak akan mengganggu peranan swasta yang selama ini sudah menjadi supplier atau penyedia. Pemerintah tinggal menentukan mekanisme yang secara teknis akan diatur bersama.

"Bukan berarti yang agen-agen kemarin terus diberhentikan semua, tidak," tuturnya.

Berbagai skenario akan disiapkan oleh pemerintah dalam rangka penyediaan BPNT. Termasuk, Bachtiar menambahkan, pihak swasta yang kemarin sudah menjadi supplier BPNT tetap menjadi agen. Hanya saja, berasnya diambil dari gudang Bulog. 

Bachtiar mengklaim, kualitas beras Bulog untuk BPNT juga sudah diakui oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial. Kini, seluruh pihak tinggal melakukan rapat, termasuk bersama kepala divisi regional Bulog yang ada di seluruh Indonesia. 

BPNT memiliki skema yang sama. Masyarakat yang termasuk dalam KPM akan membeli pangan melalui kartu yang sudah berisi uang sekitar Rp 110 ribu, termasuk beras. Tapi, mereka hanya dapat melakukan transaksi melalui warung elektronik terpilih dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Dalam pengembangannya nanti, Bachtiar mengatakan, akan ada penambahan mesin EDC baru. Bulog dengan Kemensos sudah membicarakannya dengan Himbara. "Pastikan ada penambahan mesin karena ada pengembangan wilayah baru, dari bansos rastra ke BPNT," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement